GenPI.co Jatim - Transformasi digital yang terus berkembang membuat Pemerintah Kota Malang mematangkan industri kreatif di wilayahnya.
Rencana mematangkan industri digital kreatif itu dibahas bersama perwakilan pemangku kepentingan Pemkot Malang dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada 2023 dalam Forum Konsultasi Publik di Hotel Savana, Rabu (19/1) kemarin.
Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, atas dukungan selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
“Berangkat dari dinamika, capaian, tantangan, rancangan tema RKPD 2023 adalah pemantapan industri kreatif melalui transformasi digital dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi,” terang Sutiaji, Rabu (19/1)
Sutiaji optimis bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun puncak kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. Meski saat ini masih dalam era pandemi tidak dipungkiri jika berpengaruh pada sejumlah target.
Sebagai contoh, kontraksi pertumbuhan ekonomi, bertambahnya kemiskinan, dan angka pengangguran di tahun 2020.
“Tidak ada yang tidak bisa dilakukan jika kita terus membangun kerja sama secara kolaboratif, inovatif, tangguh dan aspiratif, kita manfaatkan, momentum di tahun akhir RPJMD, untuk mencapai target-target indikator pembangunan yang telah ditetapkan,” pesan pria berkacamata ini.
Hal ini juga terjadi untuk kinerja sejumlah indikator tercatat tetap positif selama pandemi. Di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat naik dari 81,45 (2020) menjadi 82,04 (2021).
Penguatan dimensi sosial budaya juga terpantau dari membaiknya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
“Di sisi tata kelola pemerintahan, capaian signifikan terlihat pada kenaikan nilai indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang naik dari predikat BB (2019) menjadi A (2020),” imbuh Sutiaji.
Sutiaji menjelaskan hanya 11 kabupaten/Kota di Indonesia yang berhasil memperoleh predikat tersebut. Capaian ini berbarengan dengan raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang berturut-turut ke-10 kalinya.
“Ada lima prioritas tahun 2023, yakni pemenuhan target kinerja, penguatan penuntasan permasalahan utama (banjir, kemacetan, dan pengangguran), penguatan ketahanan sistem kesehatan, aktivasi dan perluasan ekonomi kreatif dan kota cerdas, serta penguatan branding kota,” sambungnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News