Jatim.GenPI.co - Muncul wacana perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Rencananya pembatasan mobilitas tersebut akan ditambah menjadi 4-6 minggu.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengaku menyebut perpanjangan PPKM Darurat bisa memukul ekonomi nasional.
BACA JUGA: Kadin Jatim Ajak Pengusaha Bantu Penanganan Covid-19
PPKM Darurat yang berlangsung 4 hingga 6 minggu bisa memberatkan pelaku ekonomi. "Daya tahan industri dan masyarakat saat ini sudah hampir habis," ujarnya, Selasa (13/7).
Hasil evaluasi memang terungkap kasus pasien Covid-19 di masa PPKM Darurat memang naik cukup tajam. Lonjakan terjadi pada penambahan kasus hingga 40 ribu kasus per hari.
"Ini artinya PPKM darurat selama seminggu tidak efektif, karena peningkatan justru kian tajam," katanya.
Pun demikian, ia menilai perpanjangan yang dicanangkan 4-6 minggu terlalu lama.
Sementara, bantuan belum ada yang turun. Idealnya, kata dia, perpanjangan maksimal dua minggu.
"Stimulus untuk meningkatkan daya beli seperti bantuan tunai juga belum ada. Sementara kondisi industri dan masyarakat mulai kelelahan selama PPKM Darurat yang diberlakukan sejak tanggal 3-20 Juli 2021," imbunya.
Adik menyebut, sejumlah aturan pembatasan seperti penutupan akses yang mempengaruhi distribusi dan suplai menyulitkan industri.
Belum lagi kewajiban surat tes usap antigen yang hanya berlaku 1x24 jam, atau tes PCR hingga 2x24 jam menambah biaya produksi.
"Jika PPKM darurat ini benar-benar diperpanjang selama 6 minggu dan tidak diimbangi dengan stimulus yang cepat digelontorkan, saya khawatir akan terjadi chaos," kata Adik.
Ia mencatat, selama PPKM darurat, sektor yang paling terdampak adalah UMKM, kemudian hotel, restoran dan pariwisata.
"Ini berat, sangat berat. Terlebih untuk UMKM yang penghasilannya dalam satu hari untuk makan setiap harinya," tegasnya.
BACA JUGA: Sidang Oknum Dosen Unej Terduga Pencabulan Telah Dijadwalkan
PIhaknya mendorong percepatan stimulus, dan percepatan belanja pemerintah untuk produk UMKM dan juga sektor konstruksi.
"Kalau memang masih ada proyek yang bisa dikerjakan, harus segera dijalankan," katanya (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News