Bupati Pamekasan Perkuat Ekonomi Inklusif, Tekan Angka Kemiskinan

19 Maret 2021 05:00

Jatim.GenPI.co - Pandemi covid-19 yang terjadi selama satu tahun membuat tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, Madura meningkat.

Bupati Pamekasan Baddrut Taman mengatakan perlu memperkuat ketahanan ekonomi inklusif, untuk menekan angka kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA: Wali Kota Kediri: Inflasi Terjaga Saat Pandemi Covid-19

"Pendemi covid-19 yang terjadi saat ini telah menyebabkan persentase kemiskinan semakin meningkat, dan ini tidak hanya terjadi di Pamekasan, akan tetapi di hampir semua daerah di Indonesia ini," katanya di Pamekasan, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini presentase kemiskinan di Kabupaten Pamekasan meningkat 4,66 persen. Hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tahun 2019, Kabupaten Pamekasan presentase kemiskinan sebesar 13,95 persen, BPS memperbaruhi data pada 2020 sebesar 14,60 persen.

Selain itu tingkat pengangguran juga mengalami hal serupa, di tahun 2019 persentasenya sebesar 2,32 persen, tahun 2020 sebesar 3,49 persen atau meningkat 50,43 persen.

"Tentu permasalahan ini harus mendapatkan perhatian dan solusi bersama. Kita memiliki tugas berat sehingga membutuhkan kerja keras dan strategi perencanaan yang terintegrasi dari berbagai aspek dalam upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi persentase pengangguran terbuka tersebut," katanya.

Melihat data ini upaya yang perlu dilakukan menurutnya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Oleh karenanya sebagai acuan bagi pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, perlu merancang program pembangunan disamping memperhatikan RPJMD 2018-2023 yang sudah ditetapkan.
 
Nah  untuk merealisasikan tema "ketahanan ekonomi inklusif" itu beberapa hal perlu dilakukan, seperti menciptakan kesehatan masyarakat dan kekebalan massal.

BACA JUGA: BRI Harap Aplikasi Belanja Dongkrak Ekonomi Kota Malang

Penguatan tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian, berikut penunjang kesehatan.

"Untuk itu, saya perlu mengingatkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah, agar pada rencana pembangunan tahun 2022 mendatang harus memperhatikan prioritas pembangunan yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa seluruh daerah memiliki sejumlah persoalan yang sama akibat pandemi covid-19, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang semakin bertambah, serta perekonomian yang mengalami kontraksi," katanya. (ant)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Fitra Herdianariestianto

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATIM