Pesan Menohok Mendes, Kepala Daerah Jangan Obral Izin Swalayan

Jatim.GenPI.co - Pesan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta kepala daerah untuk tidak mudah memberikan izin ke toko swalayan.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu punya alasan sendiri mengimbau agar izin swalayan dibatasi.

"Karena itu akan berdampak langsung pada usaha toko kelontong milik masyarakat," ujarnya saat meninjau ke Pertashop, salah satu usaha pengisian BBM milik BUMDes Desa Jemirahan, Sidoarjo, Jumat (3/9).

BACA JUGA:  Pernyataan Keras Legislator Surabaya Tekan Toko Swalayan Pro UMKM

Ia melihat yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam memberikan izin usaha toko swalayan sudah sangat bagus dan selektif.

Tidak banyak toko swalayan yang masuk ke desa-desa. "Saya lihat di Sidoarjo sudah bagus, pasar modern tidak sampai masuk ke desa, hanya di wilayah kota," tukasnya.

BACA JUGA:  267 BUMDesa di Jatim Bergerak di Sektor Wisata

Selain soal toko swalayan, Halim juga mengingatkan unit usaha badan usaha milik desa (BUMDes) jangan sampai merugikan warga sekitar.

Pemerintah mendorong BUMDes untuk menjadi agen Pertamina di desa-desa. Namun, ia mengingatkan tida boleh sampai menganggu usaha warga yang telah berjalan.

BACA JUGA:  Banyak Desa Wisata Berdiri, Sindiran Mendes PDTT Menohok

"Selalu saya tekankan, unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes jangan sampai mengganggu dan merugikan usaha-usaha yang selama ini sudah dijalankan warga sekitar,"

Ia berharap keberadaan BUMdes bisa membantu menyejahterakan warga

Pertashop di desa Jemirahan telah berjalan selama tiga bulan dengan pendapatan kotor per hari sebesar Rp 1,8 juta dan pendapatan bersih per hari sebesar 170 ribu dengan dua tenaga kerja. (ant)