Wakil DPRD Surabaya: Ekonomi Tak Bisa Andalkan 2,16 Persen

GenPI.co Jatim - Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyoroti porsi pemulihan ekonomi yang hanya 2.16 persen dari total APBD tahun 2022.

Di APBD tahun 2022 terdapat sejumlah prioritas alokasi anggaran, yakni bidang pendidikan dengan besaran Rp 2.324.846.009.953 atau 22,34 persen.

Kemudian bidang kesehatan mendapatkan alokasi Rp 2.146.115.654.358 atau 20,63 persen, bidang infrastruktur Rp 2.021.703.899.289 atau 19,4 persen dan pemulihan ekonomi Rp224.856.253.590 atau 2,16 persen.

BACA JUGA:  Bupati Sidoarjo Target 3 Jalan Tuntas Dibeton Tahun Ini

Sedangkan kekuatan anggaran di APBD tahun 2022 sebesar Rp 10.405.185.113. Rinciannya pendapatan daerah sebesar Rp 9.533.435.129.951, belanja daerah senilai Rp 10.395.185.797.113, dan pembiayaan daerah sejumlah Rp 861.750.667.162.

"Arah kebijakan tahun anggaran 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap usaha mikro dan sektor informal," kata Reni Astuti, Kamis (11/11).

BACA JUGA:  Jembatan Menuju Kota Batu Tutup, Kemacetan Mengular

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) ini menuturkan, sektor pemulihan ekonomi tak cukup bila harus mengandalkan dari APBD tahun 2022 saja.

Sebab lanjutnya, perlu ada peningkatan pada kebijakan yang mampu menstimulus laju akselerasi ekonomi.

BACA JUGA:  Banjir Bandang Landa Pacitan, 7 Rumah Terendam

Di masa pandemi ini juga, Kota Surabaya butuh pahlawan pemulihan ekonomi, baik masyarakat, pengusaha, dan pelaku UMKM.

"Disamping anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, Pemkot perlu membuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Beberapa hal kata Reni bisa jadi kebijakan melecut langkah perbaikan, salah satu diantaranya yakni kebijakan ramah investasi sehingga menambah ketersedian lapangan kerja.

"Perluas ekosistem wirausaha hingga tingkat kampung, kemudahan akses pembiayaan keuangan bagi UMKM, optimalisasi aset pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi warga," lanjutnya. (*)