GenPI.co 
"Misalnya Dinas A belanja di satu warung, data tercatat di sistem. Untuk pemerataan, setelah belanja lima kali, ganti belanja ke warung lainnya. Jadi OPD tidak belanja di warung atau rumah makan itu-itu saja, harus gantian agar yang lain merasakan," tuturnya.
Bupati Ipuk juga meminta OPD yang melakukan aktivitas di lokasi tertentu, harus memanfaatkan UMKM sekitar lokasi. Dan itu semua terekam di sistem tersebut.
"Misal dinas A berkegiatan di Kecamatan Muncar, diwajibkan membeli kebutuhannya di warung di Muncar. Jadi jangan beli dari kecamatan kota lalu dibawa ke Muncar," katanya.
Menurut Ipuk, hal ini dilakukan sebagai salah satu cara pemerataan ekonomi, agar APBD bisa dinikmati oleh pelaku sektor mikro yang ada di pelosok kecamatan.
"Insya Allah ini ikhtiar pemerataan ekonomi, sesuai spirit ekonomi kerakyatan, sesuai semangat Pancasila," ucapnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan sebagai langkah awal pihaknya tengah menuntaskan data pelaku UMKM di setiap kecamatan.
Dengan aplikasi Bela UMKM, membantu OPD untuk mencari daftar UMKM sesuai kebutuhan mereka.
BACA JUGA: Wali Kota Surabaya Punya Cara Jempolan untuk Bangkitkan Ekonomi
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
