GenPI.co - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan mengimpor 1 juta ton beras tahun 2021.
Ketua HKTI Jember Jumantoro mengatakan, tidak sepakat dengan rencana tersebut. Ia meminta meminta impor itu dihentikan.
BACA JUGA: Penyuka Pedas! Harga Cabai Segera Berangsur Normal
"Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras dan kami tidak setuju dengan kebijakan itu karena panen sudah dimulai di sejumlah daerah. Kami khawatir kebijakan itu akan merugikan petani," Jumantoro, Jumat (5/3).
Menurut dia, rencana impor beras hanya akan membuat petani tidak nyaman. Pasalnya, dengan masuknya beras luar negeri berdampak anjloknya harga jual gabah dan beras.
"Panen baru mulai dan saat pemerintah impor beras, maka pengusaha penggilingan padi tidak akan menyerap gabah petani dengan harga yang baik. Mereka jelas tak mau rugi," kata dia.
Selama ini Bulog hanya mampu menyerap gabah dan beras terbatas. Sekitar 15 sampai 20 persen dari hasil panen petani. Sisanya, pengusaha penggilingan padi yang membeli dari petani.
"Pada saat serapan penggilingan padi sudah membatasi, pastinya harga gabah di petani akan terjun bebas. Padahal biaya produksi semakin tinggi, sehingga secara tegas saya sampaikan stop impor beras dan maksimalkan hasil petani," tegasnya.
Kebijakan impor beras yang dipaksakan menjelang panen raya menyebabkan harga gabah dan beras jatuh, sehingga petani akan merugi. Kalau itu terus dilakukan maka ke depan sektor pertanian akan semakin ditinggalkan oleh masyarakat.
Jumantoro meminta pemerintah rutin mengecek stok penggilingan beras dan lahan pertanian yang sudah panen, sehingga mengetahui stok pangan yang riil di lapangan.
Ia juga berharap pemerintah mengoptimalkan produk pangan dalam negeri. Sebab, menurutnya, pemerintah selama ini hanya mengacu stok beras yang ada di Bulog saja.
Padahal Bulog hanya mampu menyerap 10 persen gabah petani, sehingga perlu dikaji ulang kebijakan impor beras itu berdasarkan data yang valid.
BACA JUGA: Mantap! 300 Pelaku UMKM Bangkalan Dapat Sertifikat Tanah Gratis
"Bukan kemandirian dan ketahanan pangan, namun kehancuran pangan yang dirasakan petani ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani, seperti impor beras," kata dia.
Sebelumnya, dalam bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag di Jakarta, Kamis (4/3), menyebutkan pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras sebesar 1 hingga 1,5 juta ton. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News