Jatim.GenPI.co - Komunitas Kecil Bergerak Indonesia mengingatkan sengsaranya warga terdampak bencana lumpur Lapindo selama belasan tahun.
Ganti rugi hingga kerusakan lingkungan masih menyisakan permasalahan tersendiri bagi warga, sejak pertama kali menyemburkan lumpur 15 tahun selam.
BACA JUGA: 96 Persen Warga Sidoarjo Terjamin BPJS, UHC Bukan Lagi Mustahil
Komunitas ini mencoba menyerukan kembali keluhan-keluhan tersebut dalam memperinngati 15 tahun menyemburnya lumpur lapindo.
Ketua Komunitas Kecil Bergerak Indonesia Dandy Glen mengatakan, dampak lingkungan masih terus dirasakan oleh warga sekitaran lumpur lapindo.
Mereka kesulitan air bersih, dan hanya bisa menggunakan air asin yang tak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari.
"Sudah berbagai cara dilakukan warga untuk menyuarakan persoalan ini, tetapi justru pengabaian yang mereka dapatkan," ujarnya, Senin (31/5).
Pada peringatan 15 lumpur lapindo, Komunitas Kecil Bergerak Indonesia menggelar aksi yang diberinama Babak Belur di Kota Lumpur.
Dendy menyampaikan, aksi ini menggambarkan kesengsaraan yang harus ditanggung warga karena praktik ekstraktif tambang tidak bertanggung jawab. Selama 15 tahun masyarakat hidup dalam ketidakpastian masa depan.
"Kami saat itu tidak hanya memberikan kritik saja, tetapi membuat solusi kecil yang nyata untuk manfaat warga sekitar. Suplai air akan kami kirim seminggu sekali," ungkapnya.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengaku membutuhkan uluran bantuan pemerintah pusat.
Ia berharap ada bantuan untuk mengakomodir dan menyelesaikan masalah tersebut. Mengingat masalah ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Sudah menjadi wewenang pusat karena dinilai sebagai bencana nasional, tugas kami hanya advokasi dan fasilitator saja," kata dia.
BACA JUGA: Usai Izin Liga Keluar, Madura United Hanya Minta Ini ke PSSI
Sementara soal air bersih, Muhdlor tak menampik ada banyak daerah khususnya di Timur Sidoarjo yang mengalami kesulitan air bersih. Tanpa Lapindo air di sana sudah kotor mengandung besi yang begitu besar.
"Tugas kabupaten, ya, harus hadir walaupun ndak harus semua, tetapi harus hadir. Ini yang akan kami rapatkan nanti pada rapat koordinasi masalah stunting," kata Muhdlor. (jpnn/genpi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News