Catatan Penting Forkas Jatim agar Ekonomi Tidak Kembali Ambrol

Jatim.GenPI.co - Catatan diberikan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur kepada pemerintah Indonesia terkait pembangunan ekonomi nasional. 

Ketua Umum Forkas Jawa Timur, Eddy Widjanarko mengatakan, perbaikan indeks manufaktur diperlukan di tengah perpanjangan PPKM Darurat. Harapannya ekonomi tidak terpuruk seperti pertengahan 2020. 

BACA JUGA: Kalingga Saweran Satus Ewuan untuk Bantu Penanganan Covid-19

"Kami minta pemerintah agar kebijakan yang akan diberlakukan dalam rangka menekan laju pandemi Covid-19 dengan cara memperbaiki indeks manufaktur nasional," ujarnya, Rabu (21/7).

Indeks manufaktur sangat penting untuk mempertahankan PDB, trade balance serta stabilitas pertumbuhan ekonomi selama pandemi. 

Karenanya, Eddy menyarankan kebijakan yang diambil pemerintah selama perpanjangan PPKM DArurat memperhatikan eksistensi pelaku usaha manufaktur. 

Para pelaku usaha sektor tersebut, kata dia, memiliki komitmen supply chain produksi dengan industri lain, baik di dalam negeri maupun tujuan ekspor. 

Ketua Umun Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur itu meminta pemerintah mengizinkan operasional industri perusahaan manufaktur. 

Tentu dengan syarat penunjang seperti tetap beroperasi kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional.

Mengikuti protokol kesehatan secara ketat, serta melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kemenperin.

"Ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk industri perusahaan manufaktur, sebab apabila mereka memiliki komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari," katanya.

Selain itu, Eddy juga menyarankan pengoperasian industri manufaktur sektor nonessensial serta industri penunjangnya. 

Dengan ketentuan kapasitan maksimal 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional. Semuanya harus menerapkan prokes ketat. 

BACA JUGA: Pendaftaran CASN Diperpanjang, Puluhan Lowongan di Jatim Kosong

"Bilamana karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksin minimal 1 kali, dan melaporkan kegiatan secara berkala pada Kemenperin," katanya.

Eddy berharap pemerintah melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerhaan untuk membantu penyelenggaraan vaksin dan pemberian vitamin kepada karyawan. (ant)