Jatim.GenPI.co - Beberapa guru dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PerguNU) wadul ke DPRD Jawa Timur. Mereka mengeluhkan beberapa program yang dinilai masiih menganaktirikan madrasah.
Ketua PerguNU Jatim Sururi mengatakan, ada sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan terkait permasalahan guru tersebut.
Salah satunya terkait kesejahteraan profesi guru di Jatim khususnya bagi guru NU. Banyak guru yang masih dibayar di bawah upah minimum regional (UMR).
"Kami minta Pemprov dan DPRD Jatim untuk mencari soluasi agar setidaknya tingkat salary yang diterima guru di Jatim seusai dengan UMR," ujar Sururi, Jumat (26/3).
Selain soal kesejahteraan, Sururi mengungkapkan ada sejumlah permasalahan yang harus dibenahi. Kesenjangan alokasi anggaran misalnya, seolah-olah ada perbedaan antara madrasah dengan sekolah jenjang lainnya.
"Masih terdapat problem diskriminasi kebijakan pendidikan antara sekolah dan madrasah," katanya.
Kemudian pada program pendidikan berkualitas gratis berkualitas milik Pemprov Jatim juga ditemukan perbedaan.
Pun dengan perencanaan dan pelaporan dana bantuan pemerintah dianggap terdapat perbedaan yang berpotensi merugikan atau memberatkan eksistensi madrasah.
"Untuk itu PerguNU Jatim mendesak Pemprov dan DPRD memberikan alokasi bantuan dana dengan nominasi atau besaran yang sama antara SMA, SMK dan MA sebagai wujud keadilan," kata dia.
Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengaku akan meneruskan keluhan PerguNU tersebut ke kementerian agama.
"Kami akan menyampaikan ke Kemenag atas pengaduan Pergunu tersebut mengingat yang mengurusi guru keagamaan berada menjadi tanggungjawab kemenag," kata Anik. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News