Aji Kota Kediri Pertajam Asah Ketrampilan Jurnalis di Daerah

GenPI.co Jatim - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kediri terus mengasah keterampilan anggotanya dengan memberi bekal pelatihan.

Ketua AJI Kota Kediri Danu Sukendro mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong jurnalisme berkualitas.

Terutama terkait isu administrasi kependudukan dan kemiskinan di Indonesia.

BACA JUGA:  Komunitas BYCN Banyuwangi Sulap Rumah Pak Lurah jadi Keren

"Dalam situasi tersebut, media massa memiliki tanggung jawab untuk memantau kekuasaan dan memberikan ruang bagi kelompok rentan," katanya.

Ia menyebut, kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan disabilitas harusnya juga mendapatkan administrasi kependudukan.

BACA JUGA:  Komunitas Banyuwangi Youth Creative Network Kreasikan Tarian Baru

Jurnalis mempunyai peran untuk memberikan advokasi agar semua mendapat hak sama. Mengingat dari hasil survei sosial ekonomi nasional pada 2020 diperkirakan 3,99 persen dari 272,2 juta penduduk belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Hal ini artinya sekitar 10,7 juta penduduk belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga mereka tidak bisa memiliki dokumen kependudukan dan berisiko tidak bisa mengakses layanan dasar dan publik lainnya," bebernya.

BACA JUGA:  Komunitas LCC Indonesia, Anggotanya dari Lintas Profesi

Karenanya, AJI Indonesia dan AJI Kediri menggandeng Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia menggelar workshop soal hal tersebut.

Danu menjelaskan, menurut hasil penelitian Puskapa UI diketahui bahwa warga tidak memiliki dokumen kependudukan bukan karena tidak mau mengurusnya.

"Tapi, karena terhambat secara struktural. Hambatan struktural tersebut terkait faktor sosial, ekonomi, atau tata kelola sistem administrasi kependudukan itu sendiri yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Itu kajian dari Puskapa UI," bebernya.

Menurut Danu, Puskapa mengidentifikasi ada tiga lapisan yang menghambat, yakni akses yang disebabkan kemiskinan, keterpencilan, dan sulitnya mobilitas.

Kemudian lapisan kedua akibat layanan yang tidak peka terhadap kebutuhan khusus warga.

Terakhir lapisan ketiga akibat adanya praktik yang diskriminatif terhadap identitas sosial tertentu.

"Dengan ini, pemberitaan media yang berkualitas dan intensif mengangkat isu ini, diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijakan menjadi lebih baik," katanya. (ant)