Mensos Risma Turun Gunung di Surabaya, Ada Apa?

GenPI.co Jatim - Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) di Kota Surabaya sempat mengalami kendala, lantaran terganjal persoalan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

"Besar sekali jumlah yang belum nerima kartu. Kalau belum nerima kartu artinya memang itu (data) baru," kata Risma saat meninjau pencairan BNPT di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Senin (27/12).

BACA JUGA:  Menohok! DPRD Surabaya Ingatkan KBS Terbuka Terkait Gajah Dumbo

Oleh karena itu saat di Kantor Kelurahan Pakis, Risma tampak sibuk membantu merampungkan permasalahan tersebut.

"Saya tidak mau kalau (penerima bantuan) tidak terlayani, meskipun kartunya belum jadi," jelasnya.

BACA JUGA:  Mendesak, PMI Kota Surabaya Imbau Warga Donorkan Darahnya

Di samping itu, kartu KKS juga perlu dilakukan aktivasi terlebih dahulu melalui pihak bank sebelum nantinya bisa digunakan oleh si pemilik.

Hal itu akan memakan waktu, dia ingin bantuan tersebut segera dicairkan untuk para penerima hak.

BACA JUGA:  Terkuak Penyebab Sebenarnya Kematian Gajah Dumbo Milik KBS

Belum lagi persoalan biaya transpor menuju lokasi bank tempat aktivasi juga jadi pertimbangannya.

"Penerima juga butuh transport untuk kesana (bank), nah itu kan juga berat untuk mereka," ujarnya.

Seharusnya kesalahan seperti ini bisa diantisipasi, sebab pihaknya sudah mengirimkan data-data yang diperlukan terkait pencetakan kartu KKS.

"Nah tadi saya minta sudah transaksi begini saja, transaksinya manual kaya di bank," jelasnya.

Satu per satu warga dipanggil berdasarkan nama dan lokasi tempat tinggak sesuai data yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahterahan Sosial (DTKS).

"Jadi karena itu saya minta sudah transaksi disini saja (Kantor Kelurahan Pakis)," ujarnya.

Sementara itu Risma menerangkan, pemilik KKS bisa mendapatkan salah satu jenis bantuan, yakni antara BPNT atau PKH.

Namun ia tak menutup kemungkinan, penerima manfaat juga bisa menerima dua jenis bantuan tersebut.

"Misalkan kondisi berat seperti disablitas dan lansia itu rata-rata nerima dua, PKH dan BPNT. Nah kalau dilihat rata-rata satu kali transaksi bisa sampai 1,5 juta atau 1.750 juta gitu," ungkapnya. (*)