PPKM Mikro di Malang Ada Dampaknya Loh Pada Sektor Ekonomi

Jatim.GenPI.co - Pemberlakuan PPKM mikro dinilai mampu memberikan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Malang.

Mulai tumbuhnya ekonomi di Kota Malang, menurut ekonom Universitas Brawijaya Nugroho Suryo Bintoro karena ada pelonggaran aktivitas.

BACA JUGA: Vaksinasi di Surabaya Pakai Drive Thru, Mudahkan Lansia

Hal inilah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga mulai ada dampaknya.

"Kebijakan pelonggaran aktivitas ekonomi sejak PPKM jilid 2, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan ekonomi. Sedikit demi sedikit, memberikan dampak terhadap ekonomi Kota Malang," kata Nugroho, kepada ANTARA di Kota Malang, Sabtu.

Meskipun terlihat ekonomi mulai tumbuh, menurut Nugroho masih sangat kecil di Kota Malang. Sebab sektor perekonomian yang mulai bergerak mayoritas berada pada kategori barang-barang primer atau kebutuhan pangan.

Sedangkan kategori lain seperti, pakaian, dan sektor perumahan masih belum banyak bergerak mengingat segmentasi pasar yang belum kembali normal.

"Pertumbuhan itu masih masuk kategori kecil, yang bergerak sektor barang primer atau pangan. Sedangkan sandang, dan papan, tidak banyak bergerak karena pasar belum normal," kata Nugroho.

Lebih lanjut, panjangnya periode pandemi virus corona di Indonesia juga mengubah pola  hidup masyarakat.

Terlihat pada saat bersosialisasi dan bekerja, menurutnya saat ini sosialisasi masyarakat berkumpuk tidak dalam jumlah banyak.

Sementara untuk bekerja, ada kecenderungan masyarakat untuk bekerja secara individu, dan tidak berkelompok.

"Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pola konsumsi, di mana ketika masyarakat lebih banyak bersosialisasi, konsumsi akan meningkat," kata Nugroho.

Dengan pola konsumsi yang berkurang maka berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor barang sandang dan papan.

BACA JUGA: Mensos Risma ke Magetan Salurkan Bantuan Banjir

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan ruang terhadap kegiatan yang selama ini terhenti akibat pandemi.

"Pemerintah daerah hendaknya mulai memberikan ruang terhadap kegiatan yang selama ini terhenti, seperti pariwisata, industri, jasa, dan lainnya, namun dengan tetap mengingatkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan," kata Nugroho. (ant)