GenPI.co Jatim - Pemprov Jawa Timur mempersiapakan agar data di organisasi perangkat daerah (OPD) bisa saling terhubung dengan sistem big data.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, keberadaan big data akan mempermudah langkah penanangan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) Jawa Timur, terdapat 337 aplikasi layanan publik yang saat ini diolah oleh OPD pemprov.
Emil menyebut, sistem big data tersebut diperlukan untuk bisa menggambarkan kondisi masyarakat dari berbagai aplikasi tersebut.
"Kami menyebutnya satu data (SATA), data ini jadi satu kebijakan sehingga tidak terkotak-kotak lagi seperti contoh data penerima bansos, kita bisa cek kondisinya," kata Emil, Selasa (4/1).
Sektor pertanian misalnya, dengan big data dapat diketahui kondisi terkini para petani sudah mendapatkan pupuk subsidi atau belum.
"Atau di pendidikan mereka ada di sekolah swasta yang belum mendapatkan SPP gratis semua ini bisa dicek ketika data ini terpadu," ujarnya.
Penataan data melalui big data, kata Emil, sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020. Basis yang digunakan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data-data dari OPD pemprov, seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas UMKM dan Dinas Kependudukan dijadikan dalam satu basis data yang telah meliputi by name by address.
"Data ini tidak tumpang tindih sehingga mempermudah kita melihat masyarakat mana saja yang belum tersentuh bantuan agar bantuan bisa tepat sasaran tersebar luas," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Hudiyono menyebut, pengumpulan data dari setiap OPD saat ini masih terus berjalan.
"Ada 9 OPD yang sudah sangat baik datanya, data yang terkumpul jika dilihat dari volume dan varian datanya cukup berbeda-beda, harapannya kedepan kita akan tingkatkan sinergi antar data dan OPD nya," ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News