Polres Lumajang Buru Penendang Sesajen Semeru

11 Januari 2022 18:30

GenPI.co Jatim - Beberapa waktu yang lalu beredar video viral seorang pria menendang sesajen di sekitar area erupsi Gunung Semeru. Sikap yang dilakukan pria itu membuat masyarakat marah.

Terlebih, sikap yang dilakukan pria tersebut mencederai budaya lokal dan intoleransi kepada masyarakat Lumajang.

Menanggapi kasus itu Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno menegaskan jika pihaknya bakal mengambil sikap tegas terkait adanya sikap intoleran yang dilakukan oleh seorang pria tersebut.

BACA JUGA:  Terkuak, Ternyata ini Penyebab Banjir Surabaya Akhir Pekan Lalu

"Masih terus kami lakukan upaya pencarian. Kami juga berterima kasih adanya info seseorang yang kita duga atau identik dengan pelaku. Terduga Pelaku berinisial HF," ujar AKBP Eka Yekti dalam keterangan yang diterima GenPI.co Jatim, Selasa (11/1).

Tak hanya itu saja, AKBP Eka mengungkapkan jika pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polres tempat pria itu tinggal. Berbagai, dukungan upaya pelacakan pelaku sudah dilakukan bersama Dirreskrimum Polda Jatim..

BACA JUGA:  HUT ke-49 PDIP Surabaya, Eri Bagi Cerita Saat Sekolah Partai

Tak hanya itu laporan dari GP Ansor tentang tindak pidana juga memperkuat Polres Lumajang untuk segera memproses yang bersangkutan.

"Laporan resminya telah kami terima, sudah kami terbitkan Laporan Polisi, kita ikuti prosesnya, semoga segera terungkap," ulas AKBP Eka Yekti.

BACA JUGA:  Polda Jatim Bentuk Tim Khusus, Cari Penendang Sesajen Semeru

Perbuatan dalam video viral tersebut menurut AKBP Eka Yekti, adalah salah satu tindakan intoleransi yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Apalagi, sikap yang ditunjukkan itu sangat berpotensi merusak kerukunan bangsa.

Selain itu, perwira berpangkat melati dua ini menjelaskan jika terduga pelaku bisa dikenakan pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan.

"Ancamannya penjara 4 tahun. Juga terkait penyebaran video tersebut, kami akan terapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar," tegasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATIM