Nasib Kepulangan Mantan Penganut Syiah Sampang Tak Kunjung Jelas

GenPI.co Jatim - Nasib kepulangan Komunitas mantan pengikut Syiah Sampang belum juga menemui titik terang.

Bupati Sampang Slamet Junaidi mengaku menunggu keputusan dari Pemprov Jawa Timur terkait kepulangan dari Rusunawa Jemundo, Sidoarja.

"Soal penjemputan mantan pengikut Syiah ini kami sudah siap. Tapi, kami masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Pemprov Jatim," katanya, Minggu (16/1).

BACA JUGA:  Antisipasi La Nina, BPBD Sampang Siapkan Tim Tangguh

Informasi awal, mantan penganut Syiah direncanakan kembali ke Sampang pada pekan kedua Januari. Namun, hingga sekarang belum ada kejelasan.

Pastinya, kata dia, tim 5 yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, hingga ulama di Sampang sudah siap menerima kepulangan mantan penganut Syiah tersebut.

BACA JUGA:  Khofifah Indar Parawansa ke Sampang Daerah Langganan Banjir

Bahkan, Slamet Junaidi mengaku telah menyiapkan konsep penjemputan. Dia menyebut ada perwakilan warga Sampang yang menjemput mantan pengikut Syiah ke Sidoarjo.

Kemudian, para pengungsi tersebut singgah sementara di Pendopo Trunojoyo Jalan Wijaya Kusuma, Sampang.

BACA JUGA:  Hujan Deras, Jalan Penghubung Sampang Bangkalan Banjir

Kepulangan tersebut rencananya terbagi dalam beberapa tahap, pertama akan diikuti sebanyak 26 kepala keluarga atau 104 jiwa.

"Ini harus ada rapat bersama antara unsur pimpinan daerah dengan pemerintah provinsi, tapi sampai saat ini kita belum diundang lagi untuk merumuskan proses penjemputan, agenda awal memang paling lambat tanggal 20 Januari 2022," katanya.

Slamet Junaidi mengungkapkan, jika Pemprov Jatim belum juga merespon keinginan tersebut, maka pemda akan tetap memulangkan mantan pengikut Syiah tersebut.

"Kalau kita hanya nunggu terus kapan terealisasinya, kita tetap memulangkan mereka karena yang tau situasi dan kondisi dibawah iya kita di Sampang ini," katanya.

Pemkab Sampang, kata dia, juag telah menyiapkan bantuan program pembangunan rumah layak huni (RLH). Minimal kepala keluarga (KK) juga diusulkan mendapat pekerjaan di pabrik.

"Jika pihak provinsi masih ada tarik ulur, kami akan ambil alih seluruhnya mulai dari proses pemulangan bahkan siap memakai dana pribadi," tegasnya.

"Ini bukan menjadi tanggungjawab daerah saja, melainkan provinsi karena Sampang masih bagian dari Jawa Timur sebagai bentuk koordinasi pemerintah tingkat II ke tingkat I," tandasnya. (ant)