GenPI.co Jatim - Pemerintah Kota Malang terus membangun infrastruktur. Pada 2022, pemerintah sudah memiliki 199 pekerjaan konstruksi mulai penanganan jalan hingga perbaikan drainase.
Pemerintah Kota Malang mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi demi percepatan pembangunan Kota Malang
Wali Kota Malang Sutiaji memaparkan 199 konstruksi yang dijalankan merupakan penanganan jalan sepanjang 11.200 meter, penanganan drainase sepanjang 19.090 meter, pembangunan jalan paving sepanjang 3.100 meter, penanganan delapan lokasi jembatan, pembangunan 547 titik penerangan jalan umum (PJU) baru, tambahan akses air minum sebanyak 1.166 sambungan rumah HIPPAM, dan akses sanitasi bagi 1.030 sambungan rumah.
“Prioritas menjadi keharusan dan penting untuk dikomunikasikan. Kita harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak terjadi disinformasi,” tuturnya.
Deretan kegiatan pembangunan merupakan prioritas yang mencakup pemeliharaan jalan dan jembatan, masterplan drainase, penyelesaian fisik Malang Creative Center (MCC), pembangunan drainase, penataan lanjutan zona tiga kawasan Kajoetangan Heritage hingga intervensi infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk pengentasan stunting.
“Kalau kita ingin hebat, maka kita harus bersatu. Banyak hal yang masih perlu diakselerasi. Untuk itu, kita jangan lagi berpikir untuk kepentingan wilayah sendiri dan kepentingan sesaat,” ujar Sutiaji.
Pria berkacamata ini menambahkan, jika seluruh usulan infrastruktur dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan berbagai saluran perencanaan lainnya diakomodir sepenuhnya butuh Rp27 triliun.
Sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Malang masih pada kisaran Rp2 triliun. Terlebih, hadirnya pandemi mau tidak mau berdampak kontraksi pendapatan daerah dan menuntut refocusing sejumlah pos yang awalnya diproyeksikan untuk infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi menambahkan, program pembangunan infrastruktur tersebar merata di lima kecamatan. Nantinya akan mengakomodir aspirasi berbagai pihak melalui proses perencanaan pembangunan yang telah disusun sejak 2021 lalu.
“Jadi yang kita sampaikan ke masyarakat hari ini ada yang bersumber dari musrenbang, usulan dinas maupun pokok pikiran DPRD,” terang Diah. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News