Bappeda Gelar Musrenbang, Menuju Kota Malang Layak Anak

20 Februari 2022 01:00

GenPI.co Jatim - Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik anak di Hotel Savana, Sabtu (19/2), dimana yang menjadi bahasan dalam acara tersebut Kota Malang layak anak.

Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan jika pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak menjadi bagian tak terpisahkan dari pencapaian visi dan misi pembangunan.

Maka dari itu berbagai kepentingan, fasilitas, dan perlindungan kepada anak terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

BACA JUGA:  Anggota Positif Covid-19, Kapolresta Malang Kota Sampaikan Pesan

Perlindungan kepada anak juga merupakan bagian dari program prioritas kelima pada program nasional ketiga RPJMD 2020-2024. Di mana arah kebijakan adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

“Pemerintah Kota Malang harus hadir untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak. Jika sudah ada dipenuhi maka harus terus dikawal agar tidak melemah,” ujarnya.

BACA JUGA:  Muncul Isu Malang Halal City, Wali Kota Beri Jawaban Telak

Sutiaji menjelaskan, era anak saat ini ada dua disrupsi besar, yakni digitalisasi dan pandemi. Maka dari itu dirinya berpesan untuk orangtua dan anak harus lebih bijak dalam menggunakan digitalisasi.

“Saat ini kita di era pandemi, dimana telah mengubah banyak sisi kehidupan termasuk dampaknya ke anak-anak, dan digitalisasi bisa membawa ke dampak negatif, maka anak saat ini harus bisa lebih bijak dalam menggunakan digital,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kota Malang Segera Punya Jembatan Baru

Dia menambahkan pemerintah juga terus melakukan inovasi bahwa semua kebijakan dapat menyasar semua lapisan masyarakat termasuk lapisan umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa.

Sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu berharap dengan kegiatan tersebut bisa mengakomodir kebutuhan anak walaupun tidak semua bisa terpenuhi. Disebutkannya, ada 18 usulan dalam musrenbang tematik anak.

Dengan adanya usulan tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah berupaya untuk mengakomodir seluruh kebutuhan.

“Dibanding Musrenbang lainnya, ini cukup sedikit dan ini Jika misalnya perangkat daerah tidak bisa mengakomodir karena keterbatasan anggaran, maka tadi pak ketua dewan sudah sampaikan kalau diupayakan masuk melalui pokok pikiran,” katanya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATIM