GenPI.co Jatim - Kantor Pertanahan Kota Malang mencatat sedikitnya ada 28 ribu bidang tanah yang tersebar di beberapa Kelurahan belum bersertifikat.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang Mohammad Rizal menargetkan pada 2023 selesai dan menjadi sebagai kota lengkap.
“Masih 28 ribu bidang yang belum terpetakan dan bersertifikat. Ini akan menganggarkan di APBD perubahan tahun 2022 dan semoga akan menjadi kota lengkap pada tahun 2023,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (17/3).
Dia mengatakan, memiliki sertifikat akan memberi banyak manfaat bagi pemiliknya.
Pertama, bisa terpetakan dan menghindari terjadinya masalah. Kedua, menambah nilai ekonomi yang bersangkutan.
Ketiga, dari segi pendapatan, APBD bidang perpajakan juga akan naik. Selain itu, semua bidang tanah akan mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
“Manfaatnya satu banding sembilan. Jika dibandingkan, BPN dapat satu, Pemkot Malang dapat sembilan,” tambahnya.
Tanah yang bersertifikat tentu untuk menghindari para mafia tanah. Menurutnya, untuk yang paling penting saat ini yakni validasi persil tanah.
Dirinya berpesan, agar masyarakat yang sudah memiliki sertifikat tanah bisa menjaga batasnya, mengerjakan sendiri, dan memelihara kesuburannya.
“Intinya kalau mau aman masyarskat yang mempunyai tanah harus dikerjakan sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, beberapa kendala sertifikasi yakni harus ada pengukuran, rincian persyaratan, dan juga harus ada perhatian dari masyarakat.
“Masalah tanah itu luar biasa, harus ada pengukuran dan sebagainya. Persyaratan rincinya juga jelas. Dan harus ada aware dari masyarakat,” kata Sutiaji. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News