GenPI.co Jatim - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajaran di pemkot memaksimalkan pola ekonomi kerakyatan.
Eri ingin hal itu menjadi dasar untuk mempercepat laju sektor perekonomian Kota Pahlawan.
Status Surabaya yang masuk PPKM Level 1 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memulihkan perekonomian.
Sejauh ini, konsep ekonomi kerakyatan yang diterapkan pemkot dengan mengikuti aturan pemerintah pusat, yakni 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikerjakan UMKM.
"Jadi, kami harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM," kata Eri di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Kamis (24/3).
"Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu," lanjutnya.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya itu menyebut, pergerakan ekonomi kerakyatan harus memberi dampak signifikan bagi warga MBR.
Dia telah menginstruksikan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data MBR di Kota Surabaya.
Tak hanya itu saja, Eri juga meminta proses verifikasi dan pendataan MBR mempunyai SOP yang baku.
"Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi," terangnya.
Beberapa intervensi, yakni pekerjaan pembuatan paving, pemanfaatan tambak dan aset pemkot lainnya.
Ketersedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat itu lah yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pola akselerasi perekonomian.
"Ini yang harus dilakukan," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News