GenPI.co Jatim - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang.
Koordinator BEM Malang Raya Zulkifli Nurfadilah menyatakan ada 25 tuntutan yang mereka bawa.
Aspirasi tersebut berasal dari keterpurukan masyarakat selama ini, apalagi di wilayah Malang Raya banyak kebijakan-kebijakan dan kewenangan yang dirasa sangat memberatkan masyarakat.
"Begitu banyak problematika yang muncul dan banyak tuntutan yang kami bawa. Dengan adanya aksi ini semoga banyak masyarakat yang tersadarkan atas kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan oleh penguasa saat ini ," ucap Zulkifli, saat dijumpai GenPI.co Jatim, di lokasi aksi, Selasa (11/4).
Pada aksi massa mahasiswa menitikberatkan pada empat poin isu yang dibawa, antara lain wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan BBM.
Kemudian permasalahan agraria dan persekongkolan mega proyek Ibukota Baru.
"Maka dari poin-poin itu kami para mahasiswa masih memiliki kesadaran atas kedzaliman yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," imbuhnya.
Berikut tuntutan yang dibawa BEM Malang Raya berdasarkan keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi GenPI.co Jatim.
1. Menolak keras adanya Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu di tengah carut marut dan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara parsial di Indonesia.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap dan pernyataan tegas untuk menghentikan wacana tersebut serta menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini agar mencegah terjadi potensi-potensi konflik yang bisa terjadi di kemudian hari.
3. Menuntut pemerintah untuk memberikan bantuan minyak goreng yang kemudian didistribusikan secara merata kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
4. Menuntut pemerintah untuk segera menurunkan harga minyak goreng.
5. Menuntut pemerintah untuk memberantas mafia-mafia yang menjadi aktor dibalik penimbunan minyak goreng.
6. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara konsisten.
7. Menuntut pemerintah untuk menghasilkan kebijakan terkait pembatasan ekspor CPO ke luar negeri guna memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
8. Menuntut pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan krisis minyak goreng ini dengan mengalihkan CPO yang dibutuhkan Program B30 yang kemudian digunakan untuk memproduksi minyak goreng.
9. Menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas terkait darimana para partai politik mendapat stok minyak goreng dengan jumlah yang besar di tengah-tengah terjadinya kelangkaan.
10. Menuntut Pemerintahan untuk menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis PERTAMAX.
11. Menuntut Pemerintahan Menurunkan Harga BBM jenis PERTAMAX.
12. Menuntut Pemerintahan menggunakan dana subsidi untuk memonitoring dan menstabilkan harga BBM.
13. Menuntut Pemerintah untuk melakukan mediasi secara persuasif dan keberlanjutan dengan warga Wadas.
14. Menuntut pemerintah untuk memberikan ganti rugi materiel dan jaminan perlindungan kepada warga Wadas.
15. Menuntut pemerintah dalam penuntasan kasus kekerasan yang dilakukan aparat yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mendesak kapolda untuk menarik mundur personil aparat dari desa Wadas.
16. Menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota Batu
17. Melakukan transparansi dan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan Perda RTRW.
18. Merubah paradigma dari eksklusif menjadi inklusif dan mengutamakan aspek pelestarian ekologis.
19. Lebih berpihak kepada masyarakat lokal dibandingkan kepada para investor.
20. Membatalkan rencana budidaya Sawit di Malang Selatan karena bertentangan dengan daya dukung wilayah dan kondisi terkini kawasan Malang Selatan yang rentan.
21. Memilih alternatif ekonomi yang berkelanjutan yakni budidaya tanaman pohon buah-buahan tropis dan ekowisata yang lebih nyata menguntungkan untuk rakyat.
22. Melakukan peninjauan serta penormalisasian sungai sungai besar serta sistem drainase yang ada.
23. Menambah ruang terbuka hijau sebagai salah satu daerah resapan air hujan.
24. Mendesak Pemerintah untuk Menunda Proyek IKN yang berpotensi pada ketidakstabilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat.
25. Menuntut pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi dan kestabilan sektor- sektor publik demi perbaikan dan pemenuhan hak hidup masyarakat Indonesia. Bukan pengorganisasian yang hanya berdasar akal bulus, persekongkolan, dan ide-ide jahat demi merampok dan memuaskan hasrat kekuasaan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News