GenPI.co Jatim - Emil Dardak menjadi Ketua Demokrat Jatim terpilih untuk periode 2022-2027. Namun penetapan tersebut masih menyisakan kegaduhan di internal partai.
Terbaru, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono menilai peraturan organisasi (PO) musyawarah daerah (musda) bermasalah.
“Hakikatnya sudah selesai karena amanat AD/ART, tetapi apakah bisa pelantikan dilakukan? Jawabannya, jelas belum," ujarnya tertulis, Senin (11/4).
Dia meminta dewan pengurus pusat untuk menyelesaikan payung hukumnya terlebih dahulu sebelum pelantikan.
Ayub menyebut, bila Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersikeras melantik, maka akan melanggar aturan partai.
“Musnah sudah tidak sesuai AD/ART. DPP harus menyelesaikan, khususnya di Jatim. Dilihat itu PO agar dicermati apakah benar bisa pelantikan,” ujarnya.
Pihaknya meminta pengurus partai dan jajaran petinggi DPP untuk mematuhi aturan dalam AD/ART sebagai paynng hukum dalam berorganisasi.
“Pelantikan tidak sah karena payung hukum ditabrak DPP. Kalau sampai diteken, itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalan dengan PO dan AD/ART," bebernya.
Terpisah, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang Joshua Sebayang menilai banyak permasalahan di Musda Demokrat Jatim. Dia menyebut, AHD ceroboh dalam mengelola partai.
"Pertanyaannya, ketum paham enggak kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, semestinya mengelolanya tidak awur-awuran," sambungnya.
Joshua mengatakna, adanya kejanggalan saat pengumuman SK Ketua Demokrat Jatim hasil musda. Tempatnya yang dilakukan di kandang kuda dipertanyakan.
Pun dengan pihak yang menyampaikannya, bukan ketum, melainkan sekjen dan BPOKK.
“Ini keputusan politis terkait partai di Jatim ke depannya, bagaimana bisa mengumumkan seperti orang jagongan di peternakan kuda. Apa ini keputusan resmi partai? Ini jadi aneh," ungkapnya.
Dirinya menilai yang diputuskan DPP berseberangan dengan akar rumput di Jatim. AHY juga disebutnya tak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.
"Partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan musda dilalui cara yang tidak wajar," tuturnya.
"DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar musda untuk kepentingan partai, tetapi mendudukkan orang, ini yang enggak boleh," imbuhnya. (jpnn/genpi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News