GenPI.co Jatim - Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI rencana melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Kota Surabaya, Senin (18/4).
Salah satu dari empat tuntutan yang dibawa, yakni terkait mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua Cabang HMI Kota Surabaya Rahmat mengatakan, pemerintah harus menggunakan APBN secara optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Terlebih banyak masyarakat dinilai belum sepenuhnya terakomodir, pascapandemi Covid-19 melandai.
"Kami belum menemukan kajian kajian real dari pemerintah terkait ideologi dampak dari pembangunan itu sendiri," kata Rahmat, Minggu (17/4).
Tuntutan lain, yakni penstabilan harga BBM dan harga baham pokok, serta menolak kenaikan PPN sebesar 11 persen.
Selain itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode juga dimasukkan dalam daftar tuntutan yang akan disampaikan.
Rahmat menyebut, Presiden Joko Widodo harus mengambil tindakan tegas kepada para pejabat publik dan para kader politik yang menyerukan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
"Karena hal itu bisa membuat kegaduhan masyarakat," kata , Minggu (17/4).
Dia menilai, wacana perpanjangan masa jabatan presiden seharusnya tak perlu digaungkan oleh para pejabat negara dan politikus. Sebab, masyarakat saat ini berada di tengah kondisi sulit.
Oleh karenanya, sikap peka pada kondisi rakyat sudah seharusnya ditunjukkan oleh pemerintah.
"Kami memohon kepada pemerintah untuk lebih fokus pemulihan kesehatan," jelasnya.
Diperkirakan demo besok bakal diikuti oleh 200 massa aksi. "Titik kumpul di sekret HMI, setelah itu kami bareng kesana (DPRD Jawa Timur). (Kumpulnya) jam 12 di sekret, ke dewan antara jam 13.00 atau jam 14.00," jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News