GenPI.co Jatim - Pengamat politik asal lembaga The Republic Institute, Sufyanto angkat bicara mengenai pelantikan DPD Partai Demokrat Jatim periode 2022--2027.
Beberapa nama kepala daerah disebut masuk jajaran kepengurusan. Namun, langsung mendapat sanggahan sejumlah kepala daerah yang namanya masuk.
Sufyanto menilai, respons sebagai pengurus merupakan sikap politik yang wajar.
"Wajar bagi kepala daerah seperti itu. Apalagi agar bisa menjaga keseimbangan dengan semua partai politik demi tiket di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," ujarnya, Minggu (24/4).
Menurutnya, sikap kepala daerah yang langsung mengklarifikasi ini sebagai upaya menjaga relasi dengan semua partai pengusung di Pilkada sebelumnya.
"Sekaligus untuk bisa diterima di semua warna partai politik," katanya.
Dia menyebut, fenomena ini tak lepas dari praktik pemberian rekomendasi dukungan partai politik kepada calon kepala daerah dengan syarat tertentu. Seperti, menjadi anggota partai hingga tercatat sebagai pengurus.
Cenderungnya, kepala daerah akan berusaha memberi dukungan kepada partai politik pengusung utama, meski tetap menjalin komunikasi.
Pun demikian, dosen Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo itu meyakini kepengurusan DPD Demokrat Jatim di bawah Emil Elestianto Dardak tersusun dengan banyak pertimbangan.
Tentunya dengan melalui kajian yang matang dan pemikiran jernih. Dia optimistis Partai Demokrat Jatim semakin bagus.
"Saya melihat kepemimpinan Partai Demokrat di bawah nakhoda Ketum AHY dan Ketua di Jatim Emil Dardak, tentu tidak akan sembarangan di dalam menyusun kepengurusan, karena mereka pemimpin yang memiliki reputasi luar biasa," katanya.
Sebelumnya, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wali Kota Madiun Maidi memberikan respons berbeda ketika namanya tercantum dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat Jatim.
Keduanya bersama sejumlah bupati dan wali kota tercatat sebagai pengurus. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News