GenPI.co Jatim - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja melakukan reshuffle kabinet, Rabu (15/6).
Sudah lima kali Jokowi merombak kabinet pada Hari Rabu. Seolah sudah menjadi hari keramat bagi Jokowi untuk mengubah susunan menterinya.
Pengamat politik Universitas Jember atau Unej Muhammad Iqbal melihat perombakan tersebut terkesan kuat sebagai strategi konsolidasi, antisipasi dan akomodasi kepentingan ekonomi politik.
"Secara kelakar boleh dikata reshuffle itu mungkin seperti 'pembayaran persekot' yang tertunda karena wajah dua menteri yang baru dan tiga posisi wakil menteri mencerminkan kesan itu," katanya, Kamis (16/6).
Menurutnya, perombakan kabinet bukan untuk solusi yang mengakar, terutama terhadap kompleksitas permasalahan ekonomi yang ada di persoalan perdagangan, reforma agraria, dan ketenagakerjaan.
"Masuknya Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua Umum PAN, Raja Juli Antoni dari elite Partai Solidaritas Indonesia, dan Afriansyah Noor elite Partai Bulan Bintang, terkesan politik akomodatif," bebernya.
Masuknya mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dan John Wempi Wetipo yang merupakan eks Bupati Jayawijaya dua periode sebagai Wakil Mendagri, lebih pada strategi antisipasi gejolak sosial politik.
Iqbal menilai pemilihan keduanya antisipasi terkait dampak konflik agraria dan Daerah Otonomi Baru di Papua maupun Pemilu 2024.
"Kendati demikian, kami semua tetap menaruh harapan besar pada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) agar bisa tuntas akseleratif memberantas mafia minyak goreng, mafia sembako, dan mafia ekspor impor," ungkapnya.
Meskipun, dia menyebut, posisi yang diemban Menteri Zulhas akan menjadi menjadi ujian berat pada kepentingan oligarki perdagangan nasional dan global.
"Krisis pangan dan energi di tengah resesi ekonomi global dan dampak perang Rusia-Ukraina niscaya sangat mempengaruhi performa tata kelola perdagangan Indonesia ke depan," ujarnya.
Iqbal juga memandang, pemiihan Zulkifli Hasan jauh lebih menonjol karena terkesan memberi hadiah PAN dengan posisi di kabinet.
Dia menghubungkannya dengan manuver Koalisi Indonesia Bersatu (PAN, Golkar, dan PPP) nanti lebih akseleratif.
"Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu lebih merupakan sekoci yang direstui Presiden Jokowi untuk menyiapkan capres pengganti Jokowi, apakah pasangan Ganjar Pranowo-Erick Thohir atau entah lainnya," katanya.
Sementara itu, terkait dengan penunjukan Menteri Hadi Tjahjanto dan Wamen Raja Juli di sektor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejati-nya dinilainya sarat kepentingan ekonomi politik.
Dosen FISIP Unej itu mengungkapkan, pelaksanaan UU Cipta Kerja khususnya terkait bank tanah dan hak pengelolaan lahan masih menyisakan aneka persoalan.
Kebijakan Jokowi dalam urusan agraria dan tata ruang serta pertanahan terkesan baru sebatas bagi-bagi sertifikat tanah.
Masih jauh dari misi Reforma Agraria yang menuntut terciptanya keadilan redistribusi, akses fungsional, dan kepemilikan tanah dan lahan.
"Rekam jejak Menteri Hadi Tjahjanto dan Wamen Raja Juli nampaknya lebih disiapkan untuk mengantisipasi pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor agraria/ pertanahan yang sejati-nya sarat kepentingan oligarki tanah dan tata ruang lahan," katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News