Honorer Tenaga Kesehatan Dapat Angin Segar Ikut Tes PPPK 2022

GenPI.co Jatim - Pemerintah memberikan prioritas pada honorer tenaga kesehatan atau nakes dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tahuh ini.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni menyebut pemerintah fokus pada peningkatan kompetensi SDM khususnya di pelayanan dasar.

Dia menjelaskan, untuk menuju birokrasi kelas dunia membutuhkan hal tersebut.

BACA JUGA:  Info Lowongan CPNS 2022, Berikut Link Pendaftarannya

"Misalnya, tenaga pendidikan dan kesehatan," ujar Alex dalam rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, Jumat (24/6).

Alex mengungkapkan, guru menjadi salah satu posisi yang banyak diisi honorer.

BACA JUGA:  700 Guru di Sidoarjo Terima SK PPPK, Hamdalah

Pemerintah melalui PerMenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022 telah diterbitkan.

Pemerintah pun memberikan formasi khusus bagi guru honorer yang telah mengabdi selama tiga tahun melalui afirmasi.

BACA JUGA:  Kabar Baik untuk Honorer K2, Dapat Formasi Khusus Tes CPNS & PPPK

"Tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru honorer tiga tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi," kata Alex.

Hal yang sama juga akan diberikan kepada honorer tenaga kesehatan.

Pemerintah juga berencana memberikan afirmasi. Aturan untuk PPPK nakes ini akan diterbitkan kemudian.

Pandemi Covid-19 telah menigkatkan kebutuhan nakes di sejumlah daerah.

Menurut Alex, KemenPAN-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan yang menyetujui afirmasi tenaga kesehatan, seperti tenaga pendidikan.

Pihaknya memastikan, pemerintah memberikan komitmennya untuk mendahulukan pegawai honorer yang telah bekerja di unit kesehatan.

Pegawai honorer kesehatan di puskesmas tertentu harus diberikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi tersebut. "Itu sudah menjadi komitmen kami," tegasnya.

Alex mengungkapkan, data per Desember 2021 menyebut, jumlah ASN sekitar 4,1 juta. Sebanyak 38 persen merupakan jabatan pelaksana.

KemenPAN-RB akan fokus pada pelaksanaan non-ASN tahun ini. Karena tidak bisa diganti dengan teknologi.

"Nantinya, jabatan pelaksana tersebut juga akan diberikan afirmasi," pungkas Alex. (esy/jpnn)