GenPI.co Jatim - DPRD Surabaya peringatkan pemilik 2.740 gedung bertingkat agar segera memenuhi sertifikat laik huni (SLF).
Legislatif meminta ribuan pemilik gedung tersebut benar-benar memperhatikan surat teguran dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, sertifikat laik huni ini penting karena bersifat sebagai kontrol keamanan.
"Mengingat gedung-gedung di Surabaya banyak yang tinggi-tinggi dan untuk kenyamanan pengunjung maupun pekerja serta penghuni apartemen terutama harus benar-benar didahulukan, mengingat banyak manusia disana," kata Ayu kepada GenPI.co Jatim, Senin (7/4).
Pihaknya memastikan bakal terus memonitoring keberlanjutan surat teguran tersebut. Hal itu guna mencegah adanya pemilik atau pengelola gedung bertingkat yang masih abai mengurus SLF
"Agar tidak lagi alasan-alasan dari 2740 pemilik/pengusaha pura-pura gak mudeng atau lamban terkesan malas ngurus," katanya.
Dia juga memastikan bahwa tidak ada biaya yang harus dikeluaran. Kalau ada yang bilang biayanya sampai ratusan juta bisa dipastikan itu hoaks.
"Yang bilang biaya sampai dengan ratusan juta itu hoaks dan mungkin bisa jadi, bagi yang menggunakan konsultan pastinya ada biaya. Tetapi, ya kami tidak tahu itu antara konsultan dan pemilik gedung," lanjutnya.
Sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya melayangkan surat teguran kepada 2.740 pengelola gedung bertingkat.
Surat teguran yang telah dilayangkan kepada 2.740 pemilik atau pengelola gedung bertingkat baru mendapatkan dari 145 pihak, lantaran masih banyak yang belum memahi terkait SLF.
"Apartemen, hotel, mal, itu kenapa (kami tegur, red)? Karena, memang huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran," kata Kepala DPRKPP Irvan Wahyudrajad kepada media, Minggu (3/7). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News