GenPI.co Jatim - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Timur menggelar demo di Gedung DPRD Jawa Timur.
Pada demo tersebut, BEM SI mendesak lima tuntutan terkait draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Rabu (6/7).
Lima tuntutan tersebut berkaitan dengan draft RKUHP, yakni
1. Menuntut DPR RI dan Presiden Membuka Draft RKUHP.
2. Mendesak DPR RI Untuk Mengkaji Ulang dan Menghapuskan Pasal Pasal
Bermasalah.
3. Menuntut DPR RI Melibatkan Partisipasi Publik Untuk Menyusun RKUHP.
4. Meminta DPRD Jatim Melakukan Pengawalan Pengesahan RKUHP di Pusat.
5. Apabila dalam Waktu 7 X 24 Jam Belum Ada Tindak Lanjut, Maka Kami Akan Melakukan Aksi Masing Masing Daerah.
Presiden BEM Unair Yoga Haryo Prayogo menyebut, draft RKUHP diwacanakan bakal disahkan pada Juli 2022. Namun yang dipertanyakan terkait pelibatan masyarakat dalam rencana tersebut.
"Kami pertanyakan bagaimana partisipasi publik dan bagaimana draft dari pemerintah itu dikeluarkan," kata Yoga saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Yoga menyebut, persoalan lainnya yang menjadi sorotan aksi kali ini terkait sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP tersebut.
"Dalam pasal-pasal tersebut misalnya, berkaitan dengan agenda-agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat dan yang lain itu kan banyak dibatasi. Hal tersebut tentunya kami menolak," ujarnya.
Para massa BEM SI juga meminta jajaran DPRD Jawa Timur mengawal tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini.
Mereka mengancam, bakal melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutan kali ini tak diakomodir.
"Kami bakal konsolidasi lagi dan kami coba untuk melibatkan semua elemen. Sehingga, kami nanti juga bisa tentukan kesepakatannya kapan," ujarnya.
Sementara itu, dia menjelaskan massa yang bergabung hari berasal dari sejumlah universitas di Jawa Timur. Diperkirakan, pengunjuk rasa yang hadir mencapai 200-300 orang. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News