GenPI.co Jatim - Massa Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Wilayah Jawa Timur melangsungkan demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (6/7).
Anggota Komisi B Noer Sotjiepto mengatakan, dirinya bakal menyampaikan lima poin tuntutan pendemo ke DPR RI.
Di sisi lain, dirinya mengaku juga sepakat dengan tuntutan yang diajukan oleh para massa aksi.
Oleh karenanya, DPRD Jawa Timur bakal mengawal berkas yang diajukan ke pusat.
"Kami sepakat akan membuat rilis untuk menyempurnakan apa yang ditujukan oleh mahasiswa tadi. Hal ini akan diteruskan ke DPR pusat dan ada tanda terimanya, kami sepakat," kata Noer di halaman DPRD Jawa Timur.
Ditanya soal demo terkait draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hal itu dirasanya sebagai hal yang wajar.
Apalagi, tujuan pelaksanaan demo ini agar DPR RI melakukan transparansi pada draft rancangan tersebut.
"Tujuannya baik tidak ada tujuan negatif dan ini yang perlu kami sikapi," ujarnya.
Di sisi lain, DPR RI harus mendengarkan aspirasi dari para mahasiswa. Sebab, menurutnya langkah transparansi juga untuk mencegah hadirnya potensi konflik baru.
"Jangan sampai undang undang diterapkan tapi malah menyakiti masyarakat itu buat apa. Hal ini akan menambah persoalan terus menerus," terangnya.
Politisi asal Fraksi Gerindra itu sekali lagi menekankan, DPR RI perlu membuka informasi soal draft RKUHP itu dan melibatkan banyak element dalam penyusunannya.
"Jadi, kami harus yakin undang-undang dibuat itu untuk masyarakat. Kalau tidak untuk masyarakat, mengapa undang undang itu dibuat. Hal ini (RKUHP) dibuat agar semua masyarakat dan penegak hukum, semua pemerintah bisa berkumpul menjadi satu," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News