GenPI.co Jatim - Dua poros koalisi partai mulai meramaikan pemilu 2024, yakni Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang diperkuat Golkar, PAN dan PPP, serta koalisi Gerindra dan PKB.
Menurut pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokhim Abdussalam meyakini, dua koalisi poros tersebut tak akan layu sebelum waktunya.
"Kalau layu sebelum waktunya enggak, tetapi untuk jaminan permanen juga tidak ada jaminan," kata c saat dihubungi GenPI.co Jatim, Jumat (19/8).
Tak adanya jaminan soal keberlangsungan suatu koalisi itu dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing partai.
Kepentingan untuk membentuk suatu koalisi didasari oleh kebutuhan jangka pendek, yakni agar mampu mencapai ketentuan dalam presidential threshold (pt) atau ambang batas pencalonan sebesar 20 persen.
"Jadi, untuk yang tidak memenuhi 20 persen pasti dia akan mendorong terbentuknya koalisi supaya bisa memenuhi 20 persen dan mengajukan calon," jelasnya.
Keberadaan aturan soal presidential threshold menjadi triger bagi partai politik untuk membangun sebuah koalisi.
Meski besifat sementara, namun hal tersebut bersifat mengikat.
"(Presidential treshold, red) itu yang akan mengikat mereka, khusunya partai yang belum memenuhi persyaratan mengajukan calon mandiri itu," terangnya.
Surokim tak menampik, Pemilu 2024 bakal berpotensi memunculkan empat poros, sekaligus melengkapi koalisi KIB dan Gerindra-PKB.
"Mungkin ada PDIP. Mungkin yang tertinggal hanya PKS, NasDem, dan Demokrat," jelasnya.
Ditanya soal arah PDI Perjuangan, Surokim menyebut partai tersebut tidak harus bergantung pada sebuah koalisi, jika hanya untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan sebesar 20 persen.
"Dia (PDI Perjuangan, red) kan sudah bisa memenuhi 20 persen perolehan kursi itu. Artinya, tidak tergantung partai lain," ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News