GenPI.co Jatim - Pengamat Komunikasi UMM atau Universitas Muhamadiyah Malang memuji pola komunikasi Mabes Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
Jamroji, Pengamat Komunikasi UMM menuturkan, langkah yang diambil oleh Humas Polri belakangan sudah tepat dalam memperbaiki citra polisi yang buruk di masyarakat.
Kepiawaian Polri menangani kasus ini dinilai sigap untuk mengungkapkan fakta sesungguhnya ke masyarakat, meskipun dampaknya merembet ke banyak orang.
“Dari sisi manajemen krisis sudah bagus, karena Kapolri langsung berbicara di depan media. Tentu ini menjadi kesempatan bagi Polri untuk mengubah krisis menjadi sesuatu yang positif. Selesaikan secara objektif dan jangan ada manipulasi informasi kembali,” ujarnya kepada GenPI.co Jatim, Kamis (1/9).
Menurutnya, manajemen krisis yang paling penting dilakukan adalah mengontrol arus informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Karena dikhawatirkan nanti pusat sudah mengkonstruksi dan mem-framing secara transparan, tetapi di daerah malah sebaliknya.
“Hal terpenting adalah Polri harus bisa mengontrol sampai ke bawah. Selama kasus diurus, jangan sampai ada sesuatu yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Dia menekankan kepada Polri untuk dapat sigap menyampaikan informasi secara cepat dan faktual. Apalagi, di tengah era sosial media saat ini.
Dampaknya, masyarakat bisa menerima informasi sangat cepat dan terfragmentasi luar biasa berdasarkan media yang dipilih.
“Media center Polri harus punya newsroom mengenai informasi apa saja yang perlu disampaikan dan dieksekusi ke seluruh sosial media,” katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa masyarakat saat ini dapat mencari informasi bukan hanya dari media mainstream atau berita, tetapi media sosial.
Berdasarkan hal tersebut, Polri juga harus menyelami sosial media sebagai sarana menyampaikan informasi secara cepat dan responsif.
“Media sosial bukan hanya dijadikan wadah posting pencapaian, tapi juga mengomentari tiap aduan yang ada di sosial media. Jika hanya dijadikan tempat posting lalu tinggal, maka tentu itu seperti telah menghianati ciri medsos yang interaktif,” ungkapnya.
Menurutnya, karena polri adalah lembaga publik, maka sangat berbeda humas di perusahaan. Sebab, yang menyoroti Polri sangat banyak dan masyarakat berhak memperoleh informasi.
Personel humas Polri harus memiliki keahlian khusus, yaitu integritas. Karena Polri telah krisis indentitas, sehingga orang humas harus punya integritas tinggi.
"Artinya tidak memihak A atau B, namun memihak yang benar. kalau polisi mempunya integritas dan profesional, maka semua akan mulus. Masih ada oknum polisi yang kurang punya integritas dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Masih banyak kita temui video candid kejadian penyuapan kepada petugas,” jelasnya.
Dosen lulusan dari alumni School Communication and Arts, Edith Cowan University, Western Australia mengingatkan kepada Polri jika yang berkewajiban untuk memiliki integritas bukan hanya humas, tetapi semua anggota polri.
“PR humas sekarang adalah menyadarkan semua anggota polri adalah humas dari polri itu sendiri,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News