GenPI.co Jatim - Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM beberapa hari lalu. Diprediksi, kenaikan harga BBM tersebut akan berdampak besar pada masyarakat.
Pengamat ekonomi Universitas Jember atau Unej, Adhitya Wardhono mengatakan, sebenarnya ada solusi yang bisa digunakan pemerintah agar dampak kenaikan BBM tidak begitu terasa.
"Solusi yang mungkin bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan transportasi publik dan mematok harga tidak terlalu mahal," ujarnya, Senin (5/9).
Transportasi publik ini tidak hanya dapat menekan penggunaan BBM, tetapi juga mengurangi emisi karbon.
Adhitya juga menyarankan untuk menerapkan pembatasan kebijakan batas kecepatan kendaraan serta melakukan elektronifikasi.
Dia menyebutkan, ada dampak jangka panjang dan pendek terkait dengan kenaikan harga BBM.
Dampak jangka panjang, kata dia, kenaikan harga BBM bisa merangsang inovasi dan memaksa transisi beralih pada energi alternatif yang lebih murah.
Sementara itu, untuk jangka pendek akan sangat terasa bagi masyarakat kelas bawah dan menengah. Tentunya, tergantung pada moda transportasi yang digunakan setiap hari.
"Pemerintah harus tetap memantau harga minyak dunia karena di tengah kondisi ketidakpastian global dan proyeksi ekonomi yang masih sangat dinamis. Pemerintah akan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat miskin untuk meredam pukulan tersebut," katanya.
Adhitya menjelaskan, pemerintah masih optimistis bahwa penurunan daya beli masyarakat dan output dapat ditekan kebijakan bantuan langsung tunai sebesar Rp 24,17 triliun.
"Selain itu akan ada Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 16 juta pekerja dan dengan kebijakan tersebut, dampak negatif akibat kenaikan harga BBM dapat diatasi dengan baik," katanya.
Dia juga menyebutkan, pemerintah yakin bisa menekan gejolak kenaikan BBM dengan subsidi transportasi daerah dari pengalihan 2 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk pengemudi ojek dan nelayan.
Tidak hanya itu saja, pemerintah mengeluarkan perlindungan sosial tambahan lainnya Rp 2,17 triliun.
"Ujian pemerintah atas program itu adalah lagi-lagi efektivitas penyaluran. Maksud baik atas program itu harus dibarengi dengan kemampuan penyaluran dan ketepatan sasaran," ujarnya.
Adhitya menyarankan, pemerintah untuk fokus pada semua lapisan masyarakat terutama yang tidak mampu, sehingga dapat memberikan perlindungan sosial efektif.
Pemerintah telah menghitung kenaikan harga BBM dan telah menghitung semua risiko yang ada. Meski, kata dia, harga minyak dunia menurun.
"Asumsi ICP (Indonesian Crude Price) di bawah 90 dolar per barel, maka belanja subsidi energi akan tetap naik dari anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp 502,4 triliun," katanya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News