Harga BBM Naik Timbulkan Efek Domino, Kata Pengamat Unair

GenPI.co Jatim - Pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9) kemarin.

Harga BBM subsidi jenis Pertalite dipatok sebesar Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.

Solar yang sebelumnya dipator sebesar Rp 5.150 per liter, kini menjadi Rp 6.800.

BACA JUGA:  Ngeri! Demonstran di Malang Tersambar Api saat Aksi Penolakan Kenaikan BBM

Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah ini menimbulkan efek domino bagi sejumlah kebutuhan pangan, menurut pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Imron Mawardi.

Menurutnya efek domino pada kebutuhan pangan muncul akibat biaya pengiriman yang melambung.

BACA JUGA:  Buruh Jatim Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Cek Rutenya

"Kan ini (pengiriman bahan pangan, red) semua memerlukan angkutan untuk distribusi. Otomatis, kenaikan cost (biaya, red) angkutan ini akan berdampak pada kenaikan barang-barang juga," kata Imron saat dihubungi GenPI.co Jatim, Senin (5/9).

Imbas kenaikan bahan pangan akibat melambungnya harga BBM juga bakal memicu terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

BACA JUGA:  Mahasiswa Malang Demo, Protes Kenaikan BBM, Minta Sejumlah Menteri Dicopot

Hal itu akan memicu terjadinya inflasi di Indonesia.

"Itu (daya beli masyarakat menurun, red) otomatis akan terjadi, karena pengaruh terjadinya inflasi. Berarti kan harga barang meningkat dan otomatis daya beli masyarakat akan menurun," terangnya.

Imron menambahkan, persentase inflasi di Indonesia terus bergerak. "Kalau kami lihat di Juli misalnya, sudah sampai 4,94 persen. Padahal di Januari hanya 2,18 persen, Februari meningkat 3,06 persen," jelasnya.

Jika inflasi tak dibendung, dia tak menutup kemungkinkan bahwa hal itu bakal memunculkan rantai permasalahan lainnya.

"Otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun, kemudian jumlah penduduk miskin akan semakin banyak," jelasnya.

Kendati demikian, pembagian bantuan sosial pada masyarakat disebutnya sebagai langkah efektif untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat. Namun, hal itu dirasanya hanya bersifat sementara.

Oleh karenanya, pemerintah disarankanya, perlu memikirkan langkah strategis untuk jangka yan glebih panjang.

"Mungkin bantuan sosial dirasa efektif untuk rumah tangga, dampak jangka panjang nya pun juga harus dipikirkan. Pemerintah perlu bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya. (*)