Inflasi Indonesia Diprediksi Mencapai 8 Persen Imbas Harga BBM Naik

GenPI.co Jatim - Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan menyampaikan, kenaikan harga BBM bisa meningkatkan potensi terjadinya inflasi di Indonesia.

Prediksinya, dengan harga Pertalite saat ini yang mencapai Rp 10 ribu, potensi inflasi akan terjadi sebesar 3,6 persen.

"Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen," ujar pria akrab disapa Kang Irwan itu, Selasa (6/9).

BACA JUGA:  Demo Tolak Kenaikan Harga BBM juga Berlangsung di Jember

Sebagai catatan, inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 4,94 persen. Diperkirakannya, dengan adanya kenaikan BBM inflasi akhir tahun bisa mencapai 7-8 persen.

"Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," jelasnya.

BACA JUGA:  Soal Kenaikan Harga BBM, Iwan Fals Singgung Capres 2024

Potensi angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat, sekalipun pemerintah juga sudah menetapkan bantuan langsung tunia (BLT) serta bantuan subsidi upah (BSU) yang mencapai Rp 24,17 triliun.

"Masih ada 2 jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya belum jelas di Kementerian Sosial. Banyak data yang tidak akurat. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran," terangnya.

BACA JUGA:  92 Orang Diringkus Polda Jatim Terkait BBM Subsidi

PKS Jatim pun mengeluarkan sikap tiga pernyataan terkait kenaikan harga BBM yang ditujukan ditujukan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pertama, Presiden Jokowi harus melakukan pembatalan kenaikan bahan harga BBM bersubsidi.

Kedua, dengan tegas mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI perihal penyampaian aspirasi masyrakat yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM berubsidi oleh pemerintah.

ketiga, DPW PKS Jawa Timur meminta Jokowi agar menempatkan segala kebutuhan mendasar masyarakat sesuai dengan amanat dalam UUD 1945.

"Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.

Dia juga meminta, Jokowi harus melakukam efisiensi APBN sekaligus mencegah adanya kebocoran anggaran.

"Sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat," lanjutnya. (*)