GenPI.co Jatim - Dampak kenaikan harga BBM subsidi semakin dirasakan oleh masyarakat. Keputusan pemerintah pusat itu menimbulkan efek domino yang berkepanjangan dan semakin mencekik masyakat.
Ahli ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nazarudin Malik menyarankan pemerintah untuk menata tata niaga penyaluran BBM subsidi.
Mulai dari distribusi BBM bersubsidi agar bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus segera mengambil langkah konkrit untuk segera melakukan itu.
"Salah satunya dengan melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak," ucap Nazar pada GenPI.co Jatim, Rabu (13/9).
Dia juga mendorong pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran dalam analisis ICOR 3-50 persen dengan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU).
Nazarudin yakin proses proses pengawasan dan distribusi konsumsi migas bisa dilakukan dengan lebih baik dan bijak.
“Pemerintah juga bisa menggaet KKPU untuk menyusun skema terbaik agar BBM bisa menyasar pada masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.
Saran terakhir yang Nazar berikan yakni perlunya BPH Migas untuk lebih mengeksplor dan mengeksploitasi lifting 611 ribu barel per hari.
Bisa juga pemerintah melakukan pembatasan untuk pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
"Misalnya saja pembatasan berdasarkan daya kendaraan, klasifikasinya, atau mengkhusunya BBM bersubsidi untuk roda dua saja. Tinggal bagaimana pemerintah menimbang dan melihat keadaan masyarakat agar menemukan solusi yang tepat,” katanya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News