GenPI.co Jatim - Gaya sidak Wawali Surabaya Armuji mendapatkan kritik dari warga karena dinilai hanya untuk konten TikTok semata.
Mendapatkan kabar ini membuat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ikut buka suara, mengomentari kritik warga yang dieskpresikan melalui aksi demo di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/11).
Menurutnya, wali kota maupun wakilnya punya hak yang sama dalam melakukan sidak.
"Bagaimana masyarakat hidupnya dapat sejahtera. Semua APBD dapat termanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat," kata Eri di ruang kerjanya, Kamis (17/11).
Sidak, kata Eri, bisa dilakukan dengan beragam cara, asalkan hal itu bisa memberi dampak bagi masyarakat. Termasuk, merampungkan perosalan yang muncul.
"Gaya apa pun, tujuannya harus satu untuk kepentingan umat, memberikan ketenangan kepada umat dan dipercaya untuk umat," ujarnya.
Disinggung mengenai gaya sidak wakilnya, Eri Cahyadi mengaku pejabat publik sudah biasa melakukan hal tersebut.
"Ya itu kan biasa. Orang suka dan tidak suka kan biasa. Insyallah akan menjadi lebih baik untuk pembangunan Kota Surabaya," ungkapnya.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya menambahkan, setiap kepala daerah bersama wakilnya punya tugas yang sama dalam upaya memberikan pelayanan bagi masyarakat, termasuk sidak.
"Jadi, wali kota kemana wakil wali kota kemana, semakin banyak kami mengetahui beberapa hal, semakin bagus. Sehingga, bisa memberikan sebuah keputusan dan kebijakan yang lebih cepat kepada masyarakat. Seyogyanya memang seperti itu," ujarnya dia.
Sebagaimana yang diketahui, Puluhan massa dari Kesatuan Organisasi Masyarakat Peduli Indonesia (Kompi) menggelar aksi demo di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/11).
Pendemo menyertakan empat tuntutan, salah satunya terkait penghentian produksi konten sidak Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang diunggah di aplikasi TikTok.
Edi Mahmudi selaku pembantu korlab mengatakan, konten sidak yang diunggah di akun TikTok milik Armuji @cakj1 dirasa meresahkan masyarakat.
Menurutnya, mengunggah konten sidak demi mendapatkan atensi berlebih dari masyarakat merupakan hal yang tak perlu dilakukan.
Konten sidak tersebut juga dianggap tak sesuai dengan fakta lapangan yang ada.
"(Meminta, red) menghentikan sidak, karena yang dilakukan Pak Wakil Walikota ini cenderung hanya untuk ketenaran saja. Konten-konten yang dibuat ini tidak sesuai fakta di lapangan, itu sebenarnya tidak perlu," kata Edi di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/11). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News