GenPI.co Jatim - DPRD Surabaya menerima aduan dari nelayan karena sebagian belum menerima BLT sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Mendapat keluhan tersebut, pihaknya menyayangkan belum meratanya BLT yang diterima nelayan.
"Bantuan ini bermanfaat dan sudah menjadi kewajiban pemerintah kota terkait penanganan dampak inflasi kenaikan BBM," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Sabtu (10/12).
Sebagaimana diketahui, Pemkot Surabaya sudah menyalurkan BLT kepada 1.158 nelayan dengan uang tunai sebesar Rp 600 ribu per orang, delapan unit perahu dan dua unit alat pembuat kerupuk, Jumat (9/12).
"Bagaimana menentukan siapa nelayan yang bisa menerima bantuan. Petani tambak juga terdampak dan semestinya terlindungi dan terbantu," jelasnya.
Bantuan tersebut, katanya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mengatasi dampak inflassi sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
"Alhamdulillah bagi nelayan yang sudah terbantu. Bagi yang belum, saya minta pemkot segera menyalurkan juga," ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan sudah melakukan verifikasi sebelum memberikan BLT kepada nelayan.
Hasilnya dari total 1.190 nelayan yang terverifikasi di lapangan menjadi 1.158 nelayan saja.
"Yang tidak lolos verifikasi dikarenakan ada yang meninggal dunia dan beralih profesi," ujar Antiek. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News