GenPI.co Jatim - Minuman manis dalam kemasan diwacanakan bakal dikenakan cukai pada 2023 mendatang, setelah adanya kesepakatan antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wacana ini didengar pula oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono yang mengaku khawatir dengan UMKM.
Menurutnya, kebijakan itu bisa menganggu siklus perputaran ekonomi pelaku UMKM.
"Jangan sampai mengganggu pelaku usaha atau UMKM terutama di tengah upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat," kata Adi, Rabu (14/12).
Pelaku UMKM juga memiliki modal yang terbatas dalam menjalankan usahanya. Apalagi, mereka juga baru bangkit pascapandemi.
"Sebenarnya memaklumi bahwa negara butuh pendapatan tambahan, tetapi kata kuncinya jangan sampai hal ini memberatkan dan bahkan mengganggu usaha para pelaku ekonomi kecil, terutama yang mikro," jelasnya.
Sementara itu, Adi mengaku, pemkot bersama DPRD Kota Surabaya bakal menjadi jembatan mengatasi persoalan yang muncul, ketika rencana pemberlakuan ini dijalankan tahun depan.
"Jeritan pelaku usaha atau UMKM ini harus didengarkan oleh para stakeholder itu, kami cari solusi bersama," ujarnya.
Sabar, selaku Koordinator UMKM Kampung Lawas Maspati Surabaya mengaku, keberatan dengan wacana penerapan Cukai MBDK.
Apalagi selama masa pandemi banyak pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya.
"Pemain (pelaku usaha, red) di bidang MBDK jumlahnya sulit dihitung. Persaingannya tinggi, kemudian ada pandemi, sekarang isu cukai MBDK. Pasti makin banyak (pengusaha) yang bertumbangan," ungkpanya.
Pelaku usaha, kata dia, harus menghitung secara rinci beban produksi dan biaya operasional, saat kebijakan itu dijalankan.
"Ini yang harus dipikir ulang. Kebijakan itu pasti membebani kami, meskipun saya pribadi belum tahu kapan diimplementasikan," ujarnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News