Digitalisasi Bisa Tutup Celah Korupsi, Kata Menkopolhukam

GenPI.co Jatim - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD buka suara soal digitalisasi pencegahan korupsi.

Hal itu disebutnya mampu menutup celah munculnya tindak korupsi.

"Mau nego siapa kalau tendernya melalui elektronik? Kan tidak bisa nego," kata Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Selasa (27/12).

BACA JUGA:  Tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan Rampung, Mahfud MD: Serahkan Laporan ke Jokowi

Dia menjelaskan, jelasnya mekanisme aliran dana yang masuk dalam suatu tender menutup celah korupsi. Sistem yang tersusun tersebut bisa mengetahui besaran alokasi anggaran.

"Agar orang tidak bisa melakukan itu kan digitalisasi daftar lewat komputer. Uangnya disetor ke mana, sudah ada mekanismenya," terangnya.

BACA JUGA:  TGIPF Umumkan Hasil Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD: Jatuhnya Korban Lebih Mengerikan

Selain itu, transparansi laporan, termasuk alokasi anggaran bisa tercatat secara rinci. Hal itu bakal mempermudah proses audit pelaksanaan tender.

"Masuk ke situ enggak ada yang bocorkan, baru nanti dibuka bersama. Itu namanya digitalisasi," jelasnya.

BACA JUGA:  Mahfud MD Tegaskan Tragedi Kanjuruhan Merupakan Pelanggaran HAM Biasa, Bukan Berat

Soal Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Mahfud mengaku tak mempersoalkannya.

"OTT kan pekerjaan hukum, silakan saja," ujarnya.

Sekadar diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut, pemerintah tengah mempersiapkan sistem digitalisasi untuk meminimalisir terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Hal itu sekaligus menutup potensi terjadinya praktik korupsi.

Pernyataan Mahfud juga sekaligus membela tanggapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut sebelumnya sempat menyebut bahwa operasi senyap komisi anti rasuah membuat citra buruk nama Indonesia. (*)