GenPI.co Jatim - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menerima 187 laporan sejak layanan pengaduan dibuka melalui WhatsApp pada 16 Desember 2022.
Aduan yang masuk melalui nomor layanan 0811-311-57777 itu tercatat mulai 16-31 Desember 2022.
Inspektorat Kota Surabaya Ikhsan mengatakan, ratusan aduan itu tak hanya menyoal laporan pungli. Namun ada juga soal pelayanan publik.
Ratusan aduan itu terdiri dari 7 laporan pungutan liar atau pungli, 1 laporan penyalahgunaan wewenang, 25 laporan permohonan bantuan, 14 laporan parkir liar, dan 6 laporan soal apresiasi.
Selanjutnya, 17 laporan pelayanan adminduk di kecamatan dan kelurahan, 3 laporan pelayanan puskesmas, 6 laporan di tingkat RT/RW, 3 laporan pemilihan RT/RW, 14 laporan penipuan online dan dana kampus yang merupakan di luar kewenangan pemkot.
Kemudian, 5 laporan terkait perbaikan jalan rusak, saluran, dan pavingisasi, 3 laporan soal IMB dan pemakaian tanah, 3 laporan usulan, 5 laporan sertifikat tanah atau balik nama, 4 laporan soal UMKM dan PKL, serta 71 sisanya bersifat mengajukam pertanyaan.
"Tujuh laporan di antaranya soal pungli," kata Ikhsan, Selasa (3/1).
Laporan Pungli itu saat ini masih dalam proses penelusuran oleh Pemkot Surabaya.
Ikhan menyebut, laporan pungutan biaya di lingkungan RT/RW masih muncul.
Dia menyontohkan, terdapat warga yang mengurus perpindahan domisili namun masih saja ditarik biaya oleh perangkat RW.
Padahal, pelayanan adminduk di Surabaya bebas biaya alias gratis.
"Pengaduannya seperti ini kami teruskan ke lurah atau camat setempat untuk memediasi pelapor dengan perangkat RT/RW.
Sementara, 151 aduan lainnya disalurkan kepada dinas terkait untuk dilakukan langkah tindak lanjut.
"Sisanya, sebanyak 29 pengaduan diinput atau diteruskan melalui aplikasi WargaKu," terangnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News