GenPI.co Jatim - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPB) Hadi Tjahjanto menggelar pertemuan di Surabaya untuk menawarkan solusi sengketa tanah.
Namun sayangnya, pertemuan yang dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya belum membuat warga puas. Sebaliknya mereka masih kecewa.
Ketua Waringin, Bumiarjo, Joyoboyo (WARJOYO) Sudjarwo emosi karena tidak bisa menyampaikan keluhan warga.
Sudjarwo mengungkapkan, jika pertemuan tersebut tidak ada bedanya dengan sebuah pertunjukan pementasan.
"Pertemuan tidak ada beda dengan ludruk, dikelumpukno dikei mangan, dikei ngombe ngono tok, (dikumpulkan, dikasih makan, dikasih minum itu saja, red) tidak ada penyelesaian," ungkap Sudjarwo dikutip dari Ngopibareng.id, Jumat (6/1).
Lanjutnya, saat ini sebanyak 30 persen warga WARJOYO dari sekitar 5 ribu KK sudah memegang sertifikat SHM dari BPN Jatim sejak 1980-an, namun tidak dianggap karena diketahui lahan yang ditempati aset PT KAI.
"Padahal yang mengeluarkan sertifikat BPN. Makanya saya sempat marah karena saya datang tidak ada diskusi, kami dikasih waktu bicara. Kalau gini tidak perlu menteri saya saja bisa," lanjutnya.
Dia dan warga mempunyai satu harapan, yakni diterbitkannya SHM bukan dua solusi lain yang ditawarkan.
Sebagaimana diketahui Menteri ATR/BPB Hadi Tjahjanto menawarkan solusi sengketa tanah antara dua BUMN dan Pemkot Surabaya.
Pertemuan Menteri ATR/BPB diadakan menindaklanjuti undangan Kanwil BPN Jatim.
Hasil pertemuan, Hadi Tjahjanto ada tiga pilihan, yakni pertama menyerahkan sertifikat hak milik (SHM), dua diberikan HGB di atas HPL, dan ketiga direlokasi supaya tidak berlarut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News