GenPI.co Jatim - Sebanyak 161 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja di lingkup Pemkab Ponorogo belum mendapatkan tunjangan penambahan penghasilan (TPP).
"Memang belum bisa TPP, anggaran daerah tidak mampu," kata Kepala BKPSDM Ponorogo Andy Susetyo, Senin (9/1).
Andy mengungkapkan sebanyak 161 pegawai PPPK Ponorogo belum menerima TPP yang hampir semuanya dari kelompok tenaga teknis.
"Rinciannya, 77 orang pada kurun 2020, tiga orang pada kurun 2021 dan 81 orang yang bakal diangkat PPPK pada tahun ini," paparnya.
Lanjutnya, mengacu pada Pepres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan serta Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan, PPPK seharunya mendapatkan TPP selayaknya PNS.
"Berdasarkan Perpres dan Peraturan Kemendagri, hak sama dengan PNS besarannya seusai dengan kelas dan jabatan," terangnya
Namun untuk guru dan tenaga kesehatan, Andy mengklaim sudah mendapatkan TPP dari sertifikasi untuk guru dan jaspel untuk tenaga kesehatan.
"Guru sudah ada sertifikasi, PPPK nakes ada jaspel puskesmas atau rumah sakit itu BLUD (badan layanan umum daerah) ada jasa pelayanan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sejumlah tenaga PPPK di Ponorogo mengeluhkan belum mendapatkan TPP. Mereka menyampaikan keluh kesahnya dalam rapat dengar pendapat di DPRD Ponorogo.
"Ini rapat awal pertama ini menyangkut proses yang tidak sederhana, ada rapat rapat lanjutan terkait aspirasi teman teman PPPK," kata Sekertaris Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyono Utomo. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News