Mahasiswa Probolinggo Tolak Usul Kades Jabat 9 Tahun, Rawan KKN

GenPI.co Jatim - Mahasiswa Kabupaten Probolinggo yang tergabung dalam DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tegas menolak usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades).

Jabatan kades diusulkan ditambah, dari sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun.

Wakil Kabid Kaderisasi DPC GMNI Probolinggo Binti Nasikhatul Ummatin mengungkapkan, usulan itu kemunduran berdemokrasi.

BACA JUGA:  Pengumuman! Feeder Suroboyo Bus Segera Diluncurkan, Catat Tanggalnya

"Bahkan kesannya tidak membawa kepentingan rakyat," ungkapnya, Rabu (18/1).

Lanjutnya, penambahan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun juga tidak masuk akal. Menurutnya hal ini rawan adanya praktik KKN.

BACA JUGA:  Kejari Lumajang Ungkap Modus Dugaan Korupsi Kades Krai, Rugikan Negara Ratusan Juta

"Hal itu hanya sebatas untuk mengurangi persaingan politik dan juga rawan KKN," ungkapnya.

Selain itu, politik dinasti akan tumbuh subur apabila usulan perpanjangan masa jabatan kades menjadi sembilan tahun.

BACA JUGA:  PN Surabaya Beberkan Alasan Larang Live Streaming Sidang Kanjuruhan

"Banyak hal yang lebih penting yang harus diperhatikan, misalnya kemiskinan, infrastruktur jalan, maupun masalah pengangguran di desa," imbuh Wakil Kabid Organisasi DPC GMNI Probolinggo Khoiri Afandy.

Sebelumnya para kades se-Indonesia menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Mereka menggelar aksi damai di Gedung Palemen MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (17/1). (ant)