GenPI.co Jatim - Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam menjadi sembilan tahun menuai pro dan kontra.
Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Dr Adam Muhshi pun ikut angkat bicara.
"Secara substansi dalam hukum tata negara perlu dilakukan pembatasan kekuasaan untuk mencegah absolutisme atau kesewenang-wenangan. Kalau semakin lama menjabat maka potensi korupsi semakin terbuka," katanya, Senin (23/1).
Dia menilai, jabatan kades sembilan tahun terlalu lama, sehingga rawan terjadi tindakan korupsi.
Data milik KPK, mulai dari 2012 hingga 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia, dengan jumlah kepala desa yang terjerat kasus tersebut mencapai 686 orang.
"Saya kurang setuju dengan tuntutan para kepala desa tersebut karena tuntutan itu tidak mengedepankan aspirasi masyarakat, namun kepentingan kades semata untuk berkuasa lebih lama," tuturnya.
Dia curiga ada ada kepentingan politik mengingat isu perpanjangan masa jabatan kepala desa disampaikan menjelang Pemilu 2024.
"Rencana pemerintah dan DPR yang akan merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu akan membuka peluang untuk masyarakat yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 39 tertulis masa jabatan kepala desa, yakni enam tahun sejak pelantikan.
Kepala desa juga dapat terpilih lagi paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Artinya, masa jabatan kepala desa maksimal 18 tahun.
"Apabila diperpanjang menjadi 9 tahun, maka kepala desa dapat menjabat paling lama 27 tahun sehingga potensi untuk kesewenang-wenangan dalam kekuasaan dan tindakan korupsi semakin tinggi," katanya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News