GenPI.co Jatim - Ribuan petani di Tulungagung tak bisa mengakses pupuk subsidi dari pemerintah.
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung, Triwidyono Agus Basuki mengatakan ada sekitar 8.500 petani yang belum menerima pupuk subsidi.
Data ribuan petani tersebut belum tervalidasi, sehingga tak bisa mendapatkan pupuk subsidi.
"Belum bisa masuknya data petani itu ke sistem e-alokasi karena akan ada kemungkinan KTP petani bersangkutan belum diaktifkan," kata di Tulungagung, Sabtu (25/2).
Dia menjelaskan, untuk mendapat jatah pupuk subsidi data petani termasuk alamatnya yang diusulkan harus dimasukkan dalam database ke sistem e-alokasi milik Kementerian Pertanian.
"Hal ini terjadi karena nama-nama sebagian petani yang diusulkan sebagai penerima jatah pupuk bersubsidi tidak bisa dimasukkan (di-input, red) ke sistem e-alokasi pupuk bersubsidi hingga akhir Desember 2022," kata Oky.
Selain itu KTP, faktor lainnya kemungkinan NIK atau nomor induk kependudukan sudah masuk di tempat lain.
"Bisa juga karena salah penulisan identitas. Misalnya Mohama jadi Mohamad itu kan sudah tidak bisa, jadi semuanya harus sesuai dengan apa yang ada di Dukcapil," kata Oky.
Sementara itu, jumlah petani yang telah masuk data e-alokasi pada 2023 berjumlah 97.876 orang. Namun, masih ada sekitar 8.500 nama petani yang secara kriteria masuk kuota tetapi belum mendapatkannya.
Menurut SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/561/20.01.03/2022 tentang Alokasi dan Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023, jatah pupuk subsidi jenis urea ditetapkan sebanyak 30.499 ton. Untuk pupuk NPK, dari 17.504 ton pupuk yang disiapkan.
Alokasi pupuk NPK formula khusus yang hanya untuk petani di wilayah Kecamatan Kalidawir, sebanyak 121 ton. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News