GenPI.co Jatim - DPRD Jatim berkomitmen ikut menyelesaikan lahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) yang saat ini dikuasai pihak lain.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin mengatakan, ada puluhan hektare lahan milik DPKP yang dikuasai perorangan atau pihak lain. Lokasinya pun tersebar di beberapa daerah, seperti di Banyuwangi, Bojonegoro, dan Lamongan.
"Paling banyak lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ini adalah yang dikelola oleh UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jabon Mojokerto, yakni 13 hektare," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija Jabon Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur di Mojokerto, Jumat (19/5).
Pihaknya berkomitmen siap membantu DPKP Jatim untuk mengembalikan lahan yang seharusnya menjadi aset pemerintah provinsi. Sebab, ada juga di antaranya merupakan lahan produktif.
"Kebanyakan aset-aset ini awalnya disewa, tapi karena lama tidak diperhatikan tiba-tiba menjadi dikuasai oleh pihak-pihak tertentu," terangnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto menambahkan, masalah aset ini memang sudah menjadi perhatian sejak dulu.
Dia pernah mengusulkan kepada Pemprov Jatim saat masih duduk di komisi C untuk membentuk badan khusus penanganan aset. "Kalau kita niat ingin membenahi aset di Jatim, ya bersegera membuat badan khusus aset dan anggaran yang cukup," kata dia.
Anggaran memang sangat krusial untuk menyelematkan aset-aset Pemprov Jatim, mengingat pengalihan dari petok D ke sertifikat membutuhkan dana yang besar.
"Kalau sudah disertifikasikan pasti penguasaannya lebih mudah," tegasnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Jatim Dydik Rudy Prasetya menyebut terus berupaya untuk mengembalikan lahan-lahan pertanian milik Pemprov untuk dikembalikan fungsinya.
Rudy mengaku terus berkoordinasi dengan BPKAD Jatim untuk bisa mengembalikan aset milik Pemprov. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News