Demokrat Jatim ke Kemenkumham, Upaya Bela AHY Belum Luntur

Jatim.GenPI.co - Sejumlah pengurus Partai Demokrat di Jawa Timur mendatangi Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim. Mereka menyampaikan surat menolak hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang. 

Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPD Partai Demokrat Jatim Zainal Fandi mengatakan, kedatangan beberapa pengurus ini untuk memohon Kemenkumham agar tidak mengesahkan KLB Deli Serdang. 

BACA JUGA: Demokrat Jatim Bela AHY, KLB Deli Serdang Mana Sah?

"Pelaksanaan KLB secara ilegal, terselubung, bahkan tidak terpuji," kata Zainal, Rabu (10/3). 

Zainal mengaku memiliki alasan untuk tidak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang. Menurutnya, KLB tersebut tidak disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. 

Selain itu, juga tidak memenuhi syarat. KLB Deli Serdang hanya diikuti 2/3 DPD dan 1/2 DPC sebagai pemilik suara yang sah.

"Kami pastikan, KLB yang motori Jhony Alen Marbun dan kawan-kawannya merupakan bentuk kejahatan demokrasi yang sangat serius, serta bentuk persekongkolan jahat karena telah menabrak rambu-rambu hukum berlaku," katanya.

Zainal menyebutkan kedatangan ke Kemenkumham Jatim juga menyertakan surat pernyataan DPD Partai Demokrat Jatim dan 38 DPC tidak pernah mewakilkan kepada pengurus maupun kader untuk menghadiri KLB. 

"Ini menjadi bukti kalau kami di DPD dan seluruh DPC se-Jatim tetap setia dan mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum berdasarkan hasil Kongres V pada bulan Maret 2020," ucapnya.

"Itu ada surat pernyataan tertulisnya dan kami lampirkan juga," imbuhnya.

Selain itu, Zainal mengungkapkan juga melampirkan sejumlah dokumen, diantaranya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. 

Selain itu, ia menyerahkan Surat Keputusan Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020—2025 ke Kemenkumham Jatim.

BACA JUGA: AHY Bisa Lega, Seluruh Pengurus Demokrat di Jatim Dukung Dia 

"Kami sertakan juga SK kepengurusan DPD Partai Demokrat Jatim yang sah, serta KTA dan dokumen pendukung lainnya," katanya.

Sejumlah elite Partai Demokrat Jatim yang hadir, di antaranya Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jatim sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Sri Subiati, Agus Dono Wibawanto, dan Agung Mulyono. (ant)