Jatim.GenPI.co - Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta pembangunan jaringan utilitas seperti kabel listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan tetap perhatikan estetika.
Sekretaris Komisi A Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Budi Leksono, mengatakan, pihaknya berharap Pemkot Surabaya, provider dan pihak-pihak terkai bisa menyesuaikan pembangunan utilitas tersebut.
BACA JUGA: Hebohnya Gank Macan Vocalista Saat Coba Sarita Beauty
"Kami berharap kedepan tidak ada lagi kabel-kabel yang menggelantung disepanjang jalan. Bahkan mendompleng di tiang PJU (penerangan jalan umum). Seperti di luar negeri itu sudah bersih, tidak ada kabel di sepanjang jalan," kata Budi Leksono, Kamis (27/5).
Budi Leksono mengatakan sesuai pasal 21 ayat 1 Perda Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas disebutkan bahwa pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah.
Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas di dalam tanah wajib ditempatkan pada sarana jaringan utilitas terpadu.
Kata dia, Komisi A meminta kepada Pemkot Surabaya untuk menertibkan jaringan utilitas bawah tanah milik provider yang tak berizin dan juga sejumlah provider yang menunggak sewa.
"Saat ini ada temuan bahwa ada beberapa provider yang menggali tanah ternyata tidak memiliki izin. Kami berharap agar pemkot menertibkan para provider nakal ini," ujarnya.
Menurut dia, tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah untuk memberikan efek jera pada pengusaha provider tersebut.
"Dengan demikian potensi PAD (pendapatan asli daerah) Surabaya bisa meningkat," ujarnya..
Sementara itu Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) dalam keterangan tertulis di Surabaya, menilai tingginya tarif sewa jaringan telekomunikasi memberatkan pada saat pandemi Covid-19.
Sehingga dikhawatirkan berdampak pada tingginya tarif internet.
Oleh karena itu, Ajatel berharap Pemkot Surabaya mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah dan mempertimbangkan peran penting strategis dan kontribusi penyelenggaraan tekekomunikasi digital dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara.
Diketahui tarif sewa utilitas di Jalan Raya Darmo Surabaya sesuai harga pasar tanah yang mencapai Rp30 juta permeter dengan asumsi satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator.
BACA JUGA: Putri Pendiri NU Panaskan Bursa Ketua DPW PPP Jatim
Dengan demikian, Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa sebesar Rp13.333/m per tahun kepada seluruh operator telekomunikasi dan seluruh pihak yang memiliki jaringan utilitas yang melintasi jalan Raya Darmo.
Pemkot Surabaya, rencananya juga akan mengenakan sewa di seluruh ruas jalan dengan skema komersial kepada seluruh operator dan pemilik jaringan utilitas di Kota Surabaya menggunakan acuan harga komersial. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News