Jatim.GenPI.co - Wali Kota Eri Cahyadi diketahui sudah ngantor di kelurahan di Surabaya secara bergiliran setelah hari raya Idulfitri 1442 Hijriah.
Nah, kegiatannya itu diharapkan oleh pimpinan DPRD Kota Surabaya menghasilkan solusi sistemik yang bisa ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya.
BACA JUGA: Gawat! Angka Pasien Covid-19 di Kediri Mulai Naik Pasca Lebaran
"Jika sudah ada solusi sistemik, maka tidak mesti wali kota selalu berkantor di kelurahan. Selanjutnya wali kota bisa berkantor secara berkala atau inspeksi melihat pelayanan sudah baik atau belum di kelurahan," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Jumat (28/5).
Menurutnya, dengan adanya solusi sistemik tersebut maka selanjutnya menjadi pakem dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Sehingga, lanjut dia, kedepan ada dan tidak adanya wali kota di kelurahan, persoalan warga bisa teratasi denga baik, cepat dan mudah.
Maka dari itu, kata Reni Astuti, Kabag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemkot Surabaya. Harus mampu merumuskan semua hal yang sudah dilakukan wali kota selama melayani warga di kelurahan dalam bentuk kebijakan.
"Outputnya nanti bisa berupa perwali (peraturan wali kota) tentang standar pelayanan publik di kelurahan," ujarnya.
Reni menilai berkantornya wali kota di kelurahan merupakan hal baik yang perlu diapresiasi oleh semua pihak.
"Wali kota berkenan capek melayani warganya dengan berkeliling 154 kelurahan ini bukan pekerjaan mudah," katanya.
BACA JUGA: Lansia Segera Vaksin, Program Pemkot Surabaya akan Habis Besok
Reni juga mengusulkan perlu ada tempat pengaduan di setiap kelurahan melengkapi aplikasi Wargaku yang sudah dibuat Pemkot Surabaya.
"Tidak semua warga bisa lapor secara daring. Jadi kelurahan juga harus menyediakan layanan pengaduan yang disampaikan secara luring di kantor kelurahan yang diinput nyambung langsung ke aplikasi Wargaku yang selanjuntnya bisa terpantau juga oleh wali kota," katanya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News