Jatim.GenPI.co - Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) Kabupaten Tulungagung mendatangi sekretariat DPRD di wilayah setempat.
Perwakilan guru ini mengeluhkan minimnya tunjangan pendapatan yang diterima.
BACA JUGA: Data Kematian Ibu Melahirkan Dinkes Tulungagung Bikin Melongo
Wakil Ketua Forum GTT/PTT Kabupaten Tulungagung, M Yenri J mengatakan, tunjangan yang diterima tidak sepadan dengan beban kerja yang dipikul para guru.
"Tuntutan GTT/PTT setiap tahun selalu sama. Berikan dan tingkatkan tunjangan transport serta kelanjutan penerbitan SK," ujar Yenri, Jumat (12/3).
Selama ini, Yenri menilai, jam kerja yang dimiliki guru GTT/PTT hampir sama dengan guru ASN.
Karenanya, ia berharap ada tambahan tunjangan transport yang didapatkan mereka.
"Masak di Tulungagung sama dengan Pacitan yang UMK-nya terendah di Jatim. Paling tidak kami mendapat seperti Nganjuk, Kediri atau pun Blitar yang sudah Rp 500 ribu per bulan,” terangnya.
Yenri menyebut politik anggaran di Tulungagung belum memihak pada GTT/PTT. Apalagi belum semua GTT/PTT mendapat uang tunjangan transport dari APBD Kabupaten Tulungagung.
“Tidak ada itu perbedaan antara GTT/PTT SD dan GTT/PTT SMP. Itu jadi satu,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Gunawan berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir keluan para GTT/PTT ini.
Pihaknya berjanji untuk memperjuangkan hak kesejahteraan para guru dan pegawai tidak tetap tersebut.
"Kami berharap pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan GTT/PTT ini," katanya.
Menurutnya, masih ada sekitar 3 ribuan GTT/PTT lain yang belum mendapat tunjangan yang sama. Sedangkan, 1.700 GTT sudah menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 250 ribu per bulan.
Sementara Sekda Sukaji yang turut hadir mengaku belum bisa mengakomodir permintaan Forum GTT/PTT.
Regulasi baru mengatur GTT/PTT guru kelas, guru olahraga dan guru agama saja yang diperkenankan mendapat tunjangan dari APBD Kabupaten.
BACA JUGA: Dinkes Probolinggo Siapkan 5 Posko Warga Terdampak Banjir
Lainnya, kata dia, belum bisa mendapatkan tunjangan. “Kami masih mencoba apa diperkenankan apa tidak. Jadi masih menunggu berita lebih lanjut,” jawabnya.
“Mengeluarkan kebijakan itu harus punya dasar. Kami juga kasihan dengan GTT/PTT, tapi mau gimana lagi,” tandasnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News